Wapres menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi di dunia nyata, lulusan sarjana justru antre menganggur. Kita ini sedang membangun masa depan, atau hanya memproduksi mimpi berseri?
KOSONGSATU.ID—Janji politik memang seperti diskon besar-besaran di marketplace: menggiurkan di awal, mengecewakan di akhir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam kampanye 2024, memamerkan janji menciptakan 19 juta lapangan kerja—sebuah angka yang kala itu mengundang sorak-sorai, bukan tanya.
Kini, setelah euforia reda dan mikrofon kampanye dimatikan, realitas mulai bicara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut target itu “bukan hal gampang”—butuh waktu panjang, sinergi lintas sektor, dan kesiapan ekonomi nasional.
Sederhananya: belum ada peta jalan, tapi sudah keburu dijual brosurnya.
Sementara janji-janji besar itu masih mencari jalur implementasi, di dunia nyata, lebih dari satu juta lulusan S1 justru menganggur. Ijazah tak lagi jadi tiket masuk dunia kerja, melainkan ornamen dinding yang menatap nanar pemiliknya setiap hari.
Lulusan SMK, diploma, dan sarjana kini sama-sama antre di halte pengangguran. Janji pekerjaan melimpah itu pun terasa seperti kisah fiksi yang tak pernah diedit ulang.
Ironisnya, di saat negara gencar bicara soal hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif, mayoritas lulusan justru masih diajari cara bikin makalah Times New Roman ukuran 12.
Industri sudah bicara big data, sementara kurikulum masih berkutat pada hafalan teori ekonomi Keynes yang bahkan tak tahu cara pakai Python.
Apa yang terjadi adalah paradoks kebijakan. Di satu sisi, pemerintah melempar angka ambisius seperti 19 juta atau 8 juta pekerjaan baru. Di sisi lain, kualitas tenaga kerja dan relevansi pendidikan masih tertinggal dari kebutuhan riil pasar.
Kampus mencetak intelektual, tapi industri butuh problem solver. Yang dicari bukan lulusan cumlaude, tapi orang yang bisa langsung kerja, tanpa orientasi tiga bulan.
Janji Gibran yang dulu dibungkus jargon ‘ekonomi kreatif’ dan pemerataan pembangunan kini terlihat seperti brosur properti: banyak gambar, minim fondasi. Bahkan sektor manufaktur, yang seharusnya jadi motor utama penciptaan kerja, justru dilanda PHK berjemaah.
Yang menyedihkan, tak ada transparansi data sejauh mana janji itu direalisasikan. Yang ada justru data pengangguran terbuka yang masih stagnan, dan program pelatihan yang belum menjangkau akar masalah: ketimpangan antara yang diajarkan dan yang dibutuhkan.
Menteri Ketenagakerjaan mungkin sudah mencoba mengarahkan ulang—dengan pelatihan berbasis proyek dan fokus pada keterampilan masa depan seperti smart farming atau AI skala rumahan.
Tapi langkah ini baru permulaan, bukan jawaban atas retorika jumbo yang dulu dijual ke publik.
Dalam iklim politik yang gemar angka fantastis, janji lapangan kerja tampak lebih sebagai kosmetik elektoral ketimbang kebijakan strategis. Kita dibanjiri target, tapi minim infrastruktur pendukung. Kita dijejali visi, tapi tanpa misi yang menyentuh akar pengangguran struktural.
Pertanyaannya kini: siapa yang salah? Politisi yang terlalu percaya diri, atau rakyat yang terlalu mudah percaya? Mungkin keduanya. Tapi yang paling dirugikan adalah anak-anak muda yang terjebak dalam sistem pendidikan yang usang, sambil menunggu pekerjaan yang tak kunjung datang.
Sebab di luar gedung-gedung kementerian dan ruang-ruang debat politik, rakyat tak peduli apakah kamu janji 19 juta atau 8 juta pekerjaan. Mereka hanya ingin satu hal: bisa hidup layak dengan keterampilan yang dimiliki. Bukan sekadar menjadi statistik dalam daftar pencari kerja.
Jadi sebelum menjanjikan jutaan pekerjaan lagi di 2029, mungkin para pemimpin perlu bertanya dulu: “Negara ini butuh pencipta kerja, atau pendongeng angka ajaib?”
Sebab jika realita tak sejalan dengan retorika, rakyat akhirnya cuma bisa memilih satu pekerjaan tetap yang tersisa: percaya secukupnya.*
Tinggalkan Balasan