Hukum Harusnya Bisa Didiskusikan

“Sebuah norma hanya sah jika semua yang terdampak bisa menerimanya melalui diskursus yang bebas.” — Jürgen Habermas

KOSONGSATU.ID—Di banyak negara, hukum sering terasa seperti dinding besar: formal, kaku, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi bagi Jürgen Habermas, filsuf asal Jerman, hukum seharusnya tidak seperti itu.

Ia percaya, hukum bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat, tapi ruang percakapan bersama.

Habermas lahir tahun 1929 di Düsseldorf, dan tumbuh di masa ketika Eropa baru pulih dari luka perang. Dari pengalaman itulah ia menulis tentang pentingnya komunikasi rasional dan keadilan sosial.

Baca Juga:

Dulu Febrie Menahan Pinangki dalam Sehari, Kini Dia Cuma Dicekal

Berbeda dari banyak pemikir lain, ia tidak menulis untuk menara gading, tapi untuk kehidupan bersama. Baginya, dunia yang sehat adalah dunia yang bisa diajak bicara.

Ketika Hukum Turun dari Langit

Habermas menolak pandangan bahwa hukum cukup dibuat oleh lembaga, disahkan, lalu dianggap sah.

Menurutnya, hukum baru punya makna kalau semua orang yang terdampak ikut bicara dan bisa menerima alasannya secara rasional.

Ia menyebut gagasannya sebagai demokrasi deliberatif — demokrasi yang tumbuh bukan dari jumlah suara, tapi dari mutu percakapan.

Baca Juga:

Harmoni Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Falsafah R.M.P. Sosrokartono

Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa sering rakyat memilih, tapi seberapa sering mereka didengar. Bagi Habermas, hukum tanpa dialog hanyalah perintah.

Dan negara tanpa percakapan hanyalah mesin yang berjalan di atas kesunyian warganya.

Ketika Sistem Menguasai Manusia

Habermas juga memperingatkan tentang sesuatu yang ia sebut kolonisasi dunia hidup — keadaan ketika sistem seperti uang, birokrasi, dan kekuasaan mengambil alih ruang kemanusiaan.

Saat itu terjadi, nilai-nilai sosial dan moral manusia perlahan terkikis oleh logika efisiensi dan kepentingan. Hukum pun berubah menjadi alat pengendali, bukan pelindung.

Baca Juga: