Francesca Albanese menilai Gaza memperlihatkan krisis multilateralisme. Ia mendorong kepemimpinan Indonesia dan meminta keterlibatan dalam Dewan Perdamaian ditinjau kembali.
KOSONGSATU.ID — Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai tragedi Gaza membangkitkan gerakan pemuda sekaligus memperlihatkan krisis kerja sama internasional.
Ia menyampaikan pandangannya seusai diskusi yang diselenggarakan Amnesty International di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu malam, 21 Oktober 2026.
Albanese mengkritik respons negara-negara Barat dan mendorong Indonesia mengambil peran dalam pembaruan multilateralisme, yakni kerja sama antarnegara melalui lembaga serta aturan bersama.
Dalam perkembangan berikutnya, Kamis, 22 Oktober, ia juga meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mengapa Pemuda Menjadi Sorotan?
Albanese menyoroti gerakan mahasiswa di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia yang menuntut pertanggungjawaban atas penderitaan warga Palestina.
Menurutnya, tuntutan mereka melampaui demonstrasi. Mahasiswa juga mendesak universitas meninjau hubungan akademik dan investasi yang dinilai mendukung pendudukan Israel.
“Bagi kaum muda di seluruh dunia ini, genosida ini adalah ingatan, memori yang sedang terbentuk secara langsung,” kata Albanese.
Seperti diberitakan Republika, ia menilai generasi muda menyaksikan penderitaan warga sipil melalui gambar dan informasi yang tersebar luas, kemudian merasa perlu bertindak.
Ia membandingkannya dengan generasinya sendiri, yang menurutnya gagal memberikan respons memadai terhadap genosida di Rwanda dan bekas Yugoslavia.
Albanese menghubungkan gerakan tersebut dengan Boikot, Divestasi, dan Sanksi atau BDS. Gerakan ini menggunakan tekanan konsumsi, investasi, dan hubungan kelembagaan untuk memperjuangkan hak Palestina.
Namun, penilaiannya tidak berarti seluruh protes pemuda memiliki penyebab tunggal. Persoalan biaya hidup, pendidikan, dan ketidakpastian masa depan juga menggerakkan aksi di sejumlah negara.
Albanese juga mempertanyakan ketegasan sistem internasional dalam menghadapi Gaza.
“Apakah saya percaya bahwa PBB telah bersikap tegas selama genosida ini? Tidak. PBB telah dipinggirkan,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan krisis multilateralisme dan melemahkan kredibilitas moral negara-negara Barat yang selama ini menyerukan perlindungan hak asasi manusia.
Peran Apa yang Diharapkan dari Indonesia?
Albanese mendorong pembaruan kerja sama internasional dengan peran lebih besar bagi negara-negara Selatan Global atau Global South.
Ia mencontohkan filosofi Ubuntu dari Afrika Selatan dan Bhinneka Tunggal Ika dari Indonesia sebagai nilai yang dapat memperkuat solidaritas serta pengakuan terhadap kemanusiaan bersama.
“Saya percaya negara seperti Indonesia harus memimpin. Saya berharap Indonesia bergabung dengan The Hague Group,” ujarnya.
Kelompok Den Haag merupakan wadah negara-negara yang mendorong penegakan hukum internasional terkait Palestina.
Dalam wawancara Reuters pada 22 Oktober, Albanese mempertanyakan keterwakilan Palestina dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump dan menyarankan Indonesia mempertimbangkan pilihan diplomatik lain.
Pejabat dewan tersebut membantah Palestina dikesampingkan. Ia menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan proses oleh Palestina tetap menjadi pusat pelaksanaannya.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pembahasan mengenai Dewan Perdamaian masih ditangguhkan. Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia dapat keluar jika keterlibatannya tidak bermanfaat bagi Palestina.
Israel membantah tuduhan melakukan genosida di Gaza. Adapun Albanese menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina perlu diwujudkan melalui tindakan dan pertanggungjawaban internasional. ***
Tinggalkan Balasan