Harga cabai rawit di atas Rp75 ribu/kg, tekan inflasi volatile food Februari.


KOSONGSATU.ID — Harga cabai rawit merah masih berada di level tinggi pada pekan kedua Februari 2026 dan menjadi salah satu komoditas yang memberi tekanan pada inflasi pangan bergejolak (volatile food).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI), harga cabai rawit merah pada Selasa (10/2/2026) tercatat sekitar Rp75.300 per kilogram di tingkat pedagang eceran nasional. Dua hari berselang, Kamis (12/2/2026), harga berada di kisaran Rp76.550 per kilogram, menunjukkan tren masih bertahan tinggi.

Data tersebut dipublikasikan melalui pembaruan harian PIHPS dan dikutip sejumlah media nasional berbasis data resmi BI.

Data Resmi Harga Pangan

Selain cabai rawit merah, PIHPS mencatat harga beberapa komoditas lain per 12 Februari 2026 sebagai berikut:

  • Cabai merah besar: ±Rp44.600/kg
  • Cabai merah keriting: ±Rp46.550/kg
  • Cabai rawit hijau: ±Rp53.300/kg
  • Bawang merah: ±Rp44.000/kg
  • Beras medium I: ±Rp15.900/kg
  • Daging ayam ras: ±Rp41.250/kg
  • Telur ayam ras: ±Rp31.950/kg

Angka tersebut merupakan rata-rata nasional berdasarkan pemantauan pasar tradisional di berbagai provinsi.

Sementara itu, Panel Harga Pangan Nasional milik Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menunjukkan cabai rawit termasuk komoditas dengan volatilitas harga paling tinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Pernyataan Resmi Terkait Inflasi

Dalam rilis hasil Rapat Dewan Gubernur awal Februari 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inflasi Indonesia tetap terkendali dalam sasaran, namun komponen volatile food masih menjadi sumber tekanan jangka pendek.

BI menegaskan bahwa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang sering menjadi penyumbang utama inflasi bulanan karena sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan faktor cuaca.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam sejumlah keterangan resmi Bapanas pada awal Februari 2026 menyatakan pemerintah terus melakukan penguatan distribusi antardaerah dan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk meredam lonjakan harga cabai.

Menurut Bapanas, fluktuasi harga cabai rawit bersifat musiman dan kerap terjadi pada periode curah hujan tinggi yang mengganggu produksi di sentra hortikultura Jawa dan sebagian Sumatera.

Data Inflasi dari BPS

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kontributor signifikan terhadap inflasi bulanan. Dalam rilis inflasi Januari 2026, BPS mencatat komoditas cabai rawit sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar di beberapa daerah.

BPS menjelaskan bahwa pergerakan harga cabai sangat cepat memengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK) karena komoditas ini dikonsumsi luas dan memiliki bobot dalam keranjang inflasi.

Mengapa Cabai Selalu Volatil?

Ada tiga faktor utama yang membuat cabai rawit mudah melonjak:

  • Produksi bergantung cuaca. Curah hujan tinggi dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil panen.
  • Distribusi sensitif waktu. Cabai merupakan komoditas mudah rusak (perishable goods), sehingga gangguan logistik langsung memengaruhi pasokan pasar.
  • Permintaan relatif stabil. Konsumsi cabai di Indonesia cenderung tinggi dan tidak mudah digantikan.

Karena itu, kenaikan harga cabai sering menjadi pemicu inflasi pangan jangka pendek, meskipun komoditas pokok lain seperti beras relatif stabil.

Prospek ke Depan

Bank Indonesia menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Upaya stabilisasi dilakukan melalui operasi pasar, distribusi stok dari daerah surplus, serta penguatan kerja sama antardaerah.

Jika pasokan dari sentra produksi mulai normal dan cuaca membaik, harga cabai rawit berpotensi terkoreksi dalam beberapa pekan ke depan. Namun, jika gangguan produksi berlanjut, tekanan harga masih bisa bertahan hingga akhir Februari.

Untuk saat ini, cabai rawit tetap menjadi indikator penting dalam memantau arah inflasi pangan nasional pada triwulan pertama 2026.***