Selama puluhan tahun, narasi sejarah Indonesia dimanipulasi sebagai proyek politik yang melegitimasi kekuasaan negara atas rakyat. Kejanggalan historiografi ini mengaburkan fakta bahwa masyarakat yang sesungguhnya melahirkan bangsa, serta perlahan menciptakan etos birokrat yang menuntut dilayani layaknya penguasa.
KOSONGSATU.ID – Narasi sejarah nasional selama ini diarahkan untuk melegitimasi pembentukan negara secara mutlak. Doktrin Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, hingga Proklamasi terus dinarasikan sebagai takdir tunggal yang tidak bisa digugat.
Namun, sebuah keganjilan mendasar mulai disorot secara tajam oleh para akademisi. Apakah selama ini masyarakat diajak membaca masa lalu dari kacamata institusi negara yang mencari legitimasi kekuasaan?
Guru Besar Sejarah Maritim Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, membongkar celah narasi ini. Ia menelusuri tesis Prasenjit Duara yang mempertanyakan pereduksian sejarah bangsa yang diam-diam diubah menjadi sejarah negara.
Pemerintah menempatkan institusinya sebagai tujuan akhir dari perjalanan sejarah masyarakat. Seluruh peristiwa masa lalu disusun secara rapi seolah-olah mengarah secara alamiah pada penciptaan kekuasaan formal tersebut.
Di sinilah celah fundamental itu ditemukan secara jelas dan patut dipersoalkan. Bangsa tidak pernah disamakan kedudukannya dengan negara yang baru dibentuk belakangan.
Menggugat Mitos Organisasi Kolonial
Historiografi resmi terbiasa menyoroti sekolah kolonial dan organisasi politik sebagai rahim tunggal yang melahirkan nasionalisme. Pendidikan Politik Etis dan perkumpulan Budi Utomo selalu diagungkan sebagai titik nol kesadaran kebangsaan.
Kejanggalan ini mengabaikan proses sejarah yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat lapis bawah. Jauh sebelum organisasi modern didirikan, Nusantara telah dipersatukan oleh jaringan perdagangan maritim berskala global.
Jaringan ulama, misi Katolik, hingga kongsi Tionghoa telah membangun ruang komunikasi lintas batas tanpa campur tangan pemerintah. Nasionalisme sesungguhnya tidak diciptakan dari ruang rapat organisasi elite bentukan kolonial.
Kesadaran kolektif itu diinkubasi dari perjumpaan intelektual organik yang diwariskan selama berabad-abad.
Pesantren dan Infrastruktur Intelektual yang Dipinggirkan
Keganjilan lain yang patut dipersoalkan menyangkut penempatan pesantren di dalam literatur sejarah resmi. Institusi pendidikan ini sering dipinggirkan sebagai entitas usang yang dinilai tidak menyumbangkan kontribusi signifikan bagi pembentukan negara modern.
Padahal, bukti sejarah menyingkap bahwa pesantren membangun infrastruktur intelektual bangsa sejak awal. Ruang komunikasi lintas wilayah dihubungkan secara masif melalui mobilitas santri dan sirkulasi literasi Pegon.
Jaringan independen ini dibentuk jauh sebelum sekolah kolonial mencetak pegawai administrasi pemerintahan Belanda. Modernitas disajikan secara manipulatif ke hadapan publik, seolah-olah pengetahuan hanya dihasilkan oleh ruang kelas STOVIA atau OSVIA.
Tinggalkan Balasan