Anggota DPR minta pemerintah segera pulangkan jemaah terdampak krisis.
KOSONGSATU.ID—Desakan keras datang dari Dewan Perwakilan Rakyat menyusul tertahannya lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi. Penutupan ruang udara akibat krisis Timur Tengah membuat kepulangan mereka tak menentu.
Data Kementerian Haji dan Umrah per 2 Maret 2026 mencatat 58 ribu lebih jemaah masih berada di Arab Saudi. Penerbangan komersial terganggu setelah eskalasi konflik di kawasan.
“58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi,” ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, 2 Maret 2026.
Tuntutan Skema Pemulangan Jelas
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, pada 1 Maret 2026 meminta pemerintah segera menyiapkan skema pemulangan terukur dan transparan.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Selly.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka pusat informasi satu pintu agar keluarga jemaah memperoleh kepastian resmi.
Mitigasi dan Diplomasi Darurat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, pada 2 Maret 2026 turut mendesak langkah mitigasi cepat. Ia menilai situasi ini berpotensi berlarut jika tidak ditangani lintas kementerian.
DPR meminta pemerintah mengaktifkan jalur diplomasi darurat serta menyiapkan dukungan logistik bagi jemaah yang tertahan di hotel dan bandara.
Tekanan publik meningkat seiring kekhawatiran keluarga di Tanah Air. Pemerintah kini dituntut bergerak cepat memastikan keselamatan dan kepastian pemulangan warga negara di tengah krisis kawasan. ***
Tinggalkan Balasan