Di saat perayaan 17 Agustus tahun Masehi meredup bersama lengangnya baliho dan panggung lomba, Shiddiqiyyah justru menyalakan api kemerdekaan pada 9 Ramadan—mengikuti penanggalan Hijriah ketika proklamasi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 H.

KOSONGSATU.ID – Di pusat Thoriqoh Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur, peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada kalender Masehi. Setiap 9 Ramadan, jamaah menggelar tasyakuran sebagai bentuk “pelurusan sejarah”—sebuah istilah yang mereka gunakan untuk menegaskan kembali momentum spiritual di balik lahirnya Indonesia merdeka. 

Bagi komunitas ini, 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Bangsa Indonesia, sementara 18 Agustus 1945—saat UUD 1945 disahkan dan presiden dipilih—adalah hari berdirinya Negara Republik Indonesia.

Narasi itu berulang kali ditegaskan Mursyid Shiddiqiyyah, Syekh Muchammad Muchtarullohil Mujtaba Mu’thi, dalam berbagai kesempatan. Ia memisahkan secara tegas istilah “bangsa” dan “negara”, dua kata yang kerap disatukan dalam ingatan kolektif. 

Proklamasi, menurutnya, adalah momentum pembebasan bangsa; sedangkan 18 Agustus adalah kelahiran negara sebagai entitas hukum dan politik. Perspektif ini menggeser fokus dari seremoni tahunan menjadi refleksi historis yang berlapis.

Iklan
Baca Juga:
Mengenang Bait al-Hikmah lewat Perpustakaan Tashawwuf Jombang, Ini Pesan KH Muchtar Mu’thi

Lebih jauh, 9 Ramadan dipilih bukan semata karena kesesuaian tanggal, melainkan karena maknanya sebagai bulan syukur. Ramadan, dalam pandangan Shiddiqiyyah, bukan hanya ruang ibadah personal, tetapi juga panggung sosial untuk merawat ingatan kebangsaan. 

Karena itu, tasyakuran kemerdekaan tidak hanya dilakukan setiap Agustus, melainkan konsisten setiap Ramadan—membingkai nasionalisme dalam kalender spiritual.

Sujud Syukur hingga Rumah Layak Huni

Rangkaian kegiatan dimulai dengan doa dan sujud syukur massal pada malam 9, 10, hingga 11 Ramadan. Ribuan jemaah berkumpul di berbagai daerah, menyatukan ibadah dengan narasi sejarah. Sujud itu bukan sekadar simbol; ia dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa kemerdekaan adalah “rahmat” yang turun pada bulan mulia.

Namun, ekspresi syukur tidak berhenti pada ritual. Di bawah naungan organisasi seperti OPSHID dan DHIBRA, Shiddiqiyyah menjalankan program RSKILHS—Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Shiddiqiyyah. Program ini membangun rumah permanen tipe 36 bagi keluarga duafa, dengan biaya per unit berkisar Rp70 juta hingga Rp85 juta, dihimpun secara mandiri dari jemaah.

Baca Juga:
Dari Jombang untuk Indonesia: Merajut Nasionalisme Lewat Jalan Sufi

Hingga 2025, sebanyak 2.232 unit rumah telah diserahterimakan di berbagai pelosok Indonesia. Sekretaris Jenderal DHIBRA Pusat, Khoirul Mudzakkir, menyebutnya sebagai “cara unik mensyukuri kemerdekaan”—hadiah ulang tahun bangsa yang berbentuk semen dan bata, bukan sekadar spanduk dan upacara.

Selain pembangunan rumah, santunan nasional kepada veteran, yatim piatu, dan kaum duafa juga menjadi agenda tahunan. Ribuan paket bantuan disalurkan setiap Ramadan. Bagi Shiddiqiyyah, nasionalisme menemukan wujudnya dalam keberpihakan pada yang rentan—sebuah tafsir bahwa cinta tanah air adalah kerja sosial yang konkret.

Diskursus Sejarah dan Ruang Publik

Pendekatan ini membawa diskusi tentang tanggal kemerdekaan ke ruang publik yang lebih luas. Narasi 9 Ramadan pernah dibahas dalam forum di Gedung Nusantara V MPR RI, menghadirkan percakapan antara komunitas keagamaan dan para pakar sejarah. Perdebatan bukan lagi soal mengganti tanggal nasional, melainkan tentang cara memaknai ulang momentum sejarah.

Di tengah arus perayaan yang kerap seremonial, langkah Shiddiqiyyah menawarkan model nasionalisme religius: integrasi antara ibadah dan kebangsaan. Ia tidak menafikan 17 Agustus, tetapi memperluasnya ke dalam dimensi Hijriah—mengingatkan bahwa proklamasi juga memiliki jejak spiritual.

Baca Juga:
Hubbul Wathon Minal Iman: Ajaran Sufi Jombang yang Menjadi Benteng Anti-Radikalisme

Bagi sebagian kalangan, pendekatan ini adalah pembacaan alternatif; bagi jemaah Shiddiqiyyah, ia adalah konsistensi. Kemerdekaan tidak menunggu bulan Agustus untuk dirayakan. Ia diingat setiap Ramadan, saat doa dan kerja sosial berjalan beriringan.

Pada akhirnya, 9 Ramadan menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya deretan tanggal di buku pelajaran. Ia adalah narasi hidup yang bisa dirawat dengan sujud syukur dan rumah-rumah yang berdiri kokoh. Di Ploso, api kemerdekaan itu menyala bukan setahun sekali, melainkan setiap kali Ramadan datang—mengikat ibadah, sejarah, dan kemanusiaan dalam satu tarikan napas kebangsaan.***