Pemerintah segera merilis Bursa Mineral dan Komoditas Strategis agar Indonesia tak sekadar menjadi tempat menggali sumber daya alam.
KOSONGSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bergegas membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis demi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan ini dirancang agar Indonesia mampu mematok harga komoditas andalannya sendiri.
Rencana tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Bursa strategis ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Ihwal ekosistem tersebut, pembentukannya adalah kelanjutan dari pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan penerapan kebijakan ekspor satu pintu. Bursa ini akan berjalan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selama puluhan tahun, Indonesia berstatus sebagai produsen utama dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet. Namun, harga deretan komoditas itu justru selalu berpatokan pada bursa di luar negeri.
“Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, tapi orang lain yang menentukan harganya. Mau kita teruskan seperti ini?” kata Prabowo.
Harga Referensi Indonesia
Selain membangun bursa komoditas, pemerintah menyusun instrumen Harga Referensi Indonesia untuk produk ekspor utama. Langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, serta dipercaya pasar global.
Sistem ini disiapkan untuk mempertemukan seluruh pelaku industri—mulai dari produsen, petani, eksportir, pembeli, hingga investor—dalam satu wadah terpadu. Prabowo menuntut perumusan landasan hukumnya agar dikebut.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Sebelumnya, ia menyoroti tata niaga sumber daya alam nasional yang harus segera dibenahi. “Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tutur Prabowo. ***
Tinggalkan Balasan