Badan Gizi Nasional menyiapkan surel khusus agar guru dapat melaporkan keluhan, temuan, atau dugaan pelanggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis.
KOSONGSATU.ID—Badan Gizi Nasional membuka kanal komunikasi khusus bagi guru terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Guru dapat menyampaikan keluhan, temuan, kritik, ataupun dugaan pelanggaran melalui alamat surel saluran_gurupicMBG@bgn.go.id.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru ditempatkan sebagai pengawas terdekat karena berada di sekolah ketika makanan diterima dan dikonsumsi siswa. Mereka dapat mengamati kondisi kemasan, aroma, rasa, keterlambatan distribusi, ukuran porsi, hingga reaksi kesehatan peserta didik.
“Kalau bapak atau ibu guru merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami, apakah itu keluhan, komplain, temuan, atau apa pun yang terkait Program MBG, kami menyiapkan saluran khusus,” kata Sudaryono.
BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memulai pelatihan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan. Tahap awal menyasar 658.300 orang di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Program itu selanjutnya ditargetkan menjangkau sekitar 3,5 juta guru di seluruh Indonesia.
Pelatihan diharapkan membekali guru untuk mengenali makanan yang tidak layak dikonsumsi dan mengambil tindakan awal sebelum terjadi gangguan pangan. Guru juga didorong mengembalikan makanan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi apabila kondisi menu dinilai tidak memenuhi standar.
Temuan Kementerian Keuangan
Pembukaan kanal pengaduan guru beriringan dengan perluasan pengawasan yang dilakukan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kantor pelayanan perbendaharaan di daerah telah melakukan survei ke sejumlah SPPG.
Hasil sementara menunjukkan pelaksanaan MBG secara umum dinilai berjalan baik. Namun, Kementerian Keuangan juga menemukan sejumlah kekurangan yang berbeda antara satu dapur dan dapur lainnya.
“Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Nanti akan kami laporkan ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026 dan dilaporkan menjangkau sekitar 63,13 juta penerima manfaat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menjalankan pendampingan program sejak April 2026 dengan skema sampel sedikitnya dua SPPG setiap triwulan.
Purbaya mengatakan hasil evaluasi akan disampaikan kepada BGN. Ia mengaku belum bertemu Kepala BGN Sudaryono karena pimpinan baru lembaga tersebut masih melakukan konsolidasi internal.***
Tinggalkan Balasan