Istilah “inlander” di era penjajah Belanda bukan sekadar sebutan, tetapi label yang dipakai untuk menekan martabat dan membatasi ruang hidup pribumi.
KOSONGSATU.ID – Di masa penjajahan, kekuasaan tidak hanya bekerja lewat senjata dan hukum. Ia juga bekerja lewat bahasa. Salah satu kata yang paling lama meninggalkan jejak luka adalah “inlander”.
Kata ini terus diulang dalam kehidupan sehari-hari, sampai terdengar biasa. Padahal, di balik kesederhanaannya, tersimpan cara pandang yang merendahkan.
Secara harfiah, “inlander” berarti penduduk asli. Namun dalam praktik di Hindia Belanda, maknanya berubah. Ia menjadi label sosial yang menempatkan pribumi di posisi paling rendah.
Dalam sistem hukum Indische Staatsregeling, masyarakat dibagi ke dalam tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Inlanders. Pembagian ini tidak netral. Ia menentukan siapa yang berkuasa, dan siapa yang harus tunduk.
Bahasa sebagai Alat Kekuasaan
Dalam psikologi sosial, penyematan label bukan sekadar penamaan. Ia membentuk realitas. Ketika satu kelompok terus disebut dengan istilah yang merendahkan, persepsi itu perlahan menjadi “kebenaran” yang diterima.
Label tidak hanya mengatur bagaimana orang lain memandang suatu kelompok, tetapi juga memengaruhi bagaimana kelompok itu memandang dirinya sendiri.
Di Hindia Belanda, kata “inlander” bekerja seperti itu. Ia menegaskan batas antara “mereka” dan “kita”. Orang Eropa diposisikan sebagai pusat kekuasaan dan peradaban, sementara pribumi ditempatkan sebagai pihak yang dianggap belum setara. Dalam kerangka ini, diskriminasi menjadi terasa sah, bahkan normal.
Jejak sikap itu terekam dalam berbagai tulisan zaman tersebut. Dalam arsip De Gids tahun 1916, disebutkan bahwa penggunaan bahasa Belanda oleh seorang “inlander” pernah dianggap tidak pantas. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa batas sosial tidak hanya dijaga lewat aturan, tetapi juga lewat stigma.
Diskriminasi yang Dibakukan
Label “inlander” kemudian menjalar ke berbagai lini kehidupan. Akses pendidikan bagi pribumi dibatasi. Sekolah-sekolah tertentu hanya terbuka bagi golongan Eropa. Kesempatan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan juga sangat terbatas. Bahkan dalam hukum, perlakuan terhadap setiap golongan tidak sama.
Semua itu menunjukkan satu hal: diskriminasi tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh bahasa yang menguatkannya. Ketika penghinaan sudah dilembagakan dalam istilah resmi, ia menjadi sulit dilawan. Ia tidak lagi terasa sebagai kekerasan, melainkan sebagai aturan yang “biasa”.
Di titik ini, penjajahan bekerja lebih dalam. Ia tidak hanya menguasai tanah dan tenaga, tetapi juga cara berpikir. Pribumi didorong untuk menerima posisi rendah sebagai sesuatu yang wajar. Dan di situlah bahasa memainkan peran paling sunyi sekaligus paling menentukan.
Melawan Melalui Kesadaran
Namun sejarah tidak berhenti di sana. Seiring munculnya kaum terpelajar dan gerakan kebangsaan, istilah “inlander” mulai ditolak. Penolakan ini bukan sekadar soal bahasa, tetapi tentang harga diri. Para tokoh pergerakan menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari kekuasaan asing, tetapi juga bebas dari label yang merendahkan.
Perlawanan terhadap penjajahan kemudian bergerak di dua arah: melawan struktur kekuasaan, sekaligus melawan cara pandang yang ditanamkan oleh penjajah. Kata “inlander” menjadi simbol dari keduanya—penindasan yang tampak, dan penindasan yang tersembunyi.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang runtuh bukan hanya kekuasaan penjajah. Bersamaan dengan itu, runtuh pula sistem yang selama bertahun-tahun menempatkan pribumi sebagai pihak yang lebih rendah.
Termasuk di dalamnya, cara menyebut dan memandang diri sendiri.***
0 Komentar