Program MBG sudah kembali disalurkan usai tiga pekan disetop. Tapi Menko Pangan sendiri mengaku tata kelolanya belum benar-benar beres.
KOSONGSATU.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tuntas, kendati program itu telah kembali disalurkan ke seluruh Indonesia sejak Senin, 13 Juli 2026. Ia meminta tambahan waktu satu bulan untuk merampungkan perbaikan tata kelola program tersebut.
“Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, seperti dikutip Sekretariat Negara.
Pernyataan itu muncul hanya dua hari setelah distribusi MBG kembali berjalan usai dihentikan sementara selama 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Jeda itu diatur lewat Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026, yang ditandatangani Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang pada 17 Juni 2026 — lima hari sebelum penghentian mulai berlaku.
Evaluasi Baru Dikumpulkan di Hari Pertama
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan jajarannya turun langsung memantau sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta pada 13 Juli 2026, hari pertama penyaluran kembali berjalan.
“Seluruh masukan dan hasil pemantauan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat,” kata Arumsari, dikutip Kompas.com, 14 Juli 2026.
Kalimat itu penting dicermati. Yang disebut sebagai hasil evaluasi tiga pekan, nyatanya baru mulai dikumpulkan pada hari pertama sekolah masuk — bukan sesuatu yang sudah rampung sebelum program disalurkan ulang.
Kajian KPK Terbengkalai Hampir Tiga Bulan
Rekomendasi perbaikan tata kelola MBG dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah diserahkan ke BGN sejak 17 Maret 2026, saat kepemimpinan masih dipegang eks Kepala BGN Dadan Hindayana. Kajian itu memuat 10 temuan, soal lemahnya regulasi lintas lembaga hingga rentannya konflik kepentingan dalam penunjukan mitra SPPG.
“Pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan,” kata Arumsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026, dikutip Antara.
Kejaksaan Agung menahan Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, pada 3 Juni 2026 atas dugaan korupsi tata kelola MBG. Lima hari kemudian, Nanik Sudaryati Deyang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN yang baru.
Selain persoalan pengawasan, krisis keracunan turut mendorong desakan evaluasi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mencatat 37.270 korban keracunan MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, dengan Jawa Tengah sebagai penyumbang kasus tertinggi.
Anggaran Dipangkas, Fokus Bergeser ke Kelompok Rentan
Anggaran MBG 2026 dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemerintah menyatakan fokus bergeser dari ekspansi dapur baru ke penguatan kualitas SPPG yang sudah beroperasi, dengan prioritas kelompok 3B — ibu hamil, ibu menyusui, balita — serta wilayah 3T: tertinggal, terdepan, terluar.
“Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, 22 Juni 2026, dikutip Antara.
Pakar komunikasi Emrus Sihombing menilai pergeseran itu perlu dibarengi ketepatan sasaran. “Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal,” ujar Emrus di Jakarta, dikutip Antara.
Di tengah minimnya bukti keberhasilan evaluasi secara nasional, Maluku tampil sebagai pengecualian. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Ambon, M. Viva Agusta, melaporkan nol Kejadian Luar Biasa keracunan pangan pada MBG di provinsi itu sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli — turun dari tujuh kasus sepanjang 2025, berkat inovasi pengawasan bernama “Pala Voor MBG” yang berjalan sejak awal program, bukan setelah krisis terjadi.
Bagi pemerintah pusat sendiri, pembenahan itu belum rampung. Menko Pangan menyebut masih ada persoalan penyalahgunaan dan data fiktif SPPG yang harus dirapikan dalam sebulan ke depan, sebelum hasilnya dilaporkan ke Presiden Prabowo.
“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” kata Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.***
Tinggalkan Balasan