“Pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan,” kata Arumsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026, dikutip Antara.

Kejaksaan Agung menahan Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, pada 3 Juni 2026 atas dugaan korupsi tata kelola MBG. Lima hari kemudian, Nanik Sudaryati Deyang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN yang baru.

Selain persoalan pengawasan, krisis keracunan turut mendorong desakan evaluasi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mencatat 37.270 korban keracunan MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, dengan Jawa Tengah sebagai penyumbang kasus tertinggi.

Anggaran Dipangkas, Fokus Bergeser ke Kelompok Rentan

Anggaran MBG 2026 dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemerintah menyatakan fokus bergeser dari ekspansi dapur baru ke penguatan kualitas SPPG yang sudah beroperasi, dengan prioritas kelompok 3B — ibu hamil, ibu menyusui, balita — serta wilayah 3T: tertinggal, terdepan, terluar.

“Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, 22 Juni 2026, dikutip Antara.

Pakar komunikasi Emrus Sihombing menilai pergeseran itu perlu dibarengi ketepatan sasaran. “Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal,” ujar Emrus di Jakarta, dikutip Antara.

Di tengah minimnya bukti keberhasilan evaluasi secara nasional, Maluku tampil sebagai pengecualian. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Ambon, M. Viva Agusta, melaporkan nol Kejadian Luar Biasa keracunan pangan pada MBG di provinsi itu sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli — turun dari tujuh kasus sepanjang 2025, berkat inovasi pengawasan bernama “Pala Voor MBG” yang berjalan sejak awal program, bukan setelah krisis terjadi.