Filosofi Gundul-Gundul Pacul menggambarkan kekuasaan yang kehilangan kerendahan hati. Ketika pejabat bermain-main dengan amanah, kesejahteraan rakyat menjadi isi bakul yang pertama kali tumpah.
KOSONGSATU.ID – Tembang Gundul-Gundul Pacul menyimpan peringatan tentang kekuasaan. Seorang pemimpin digambarkan sedang memikul wakul atau bakul nasi di atas kepala, tetapi amanah itu akhirnya jatuh karena ia bersikap sombong dan ceroboh.
Wakul tersebut melambangkan kesejahteraan rakyat. Kepala menjadi lambang kehormatan, sedangkan pacul menggambarkan alat kerja yang harus digunakan untuk mengabdi. Saat kekuasaan dijalankan tanpa kerendahan hati, kepentingan masyarakat ikut tercecer.
Peringatan itu masih relevan ketika jabatan publik berubah menjadi jalan mengumpulkan kekayaan. Korupsi bukan hanya perkara mengambil uang negara, melainkan juga kegagalan seorang pemimpin menjaga amanah yang ditempatkan di atas kepalanya.
Budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun pernah menyinggung hilangnya rasa malu para pelaku korupsi saat berbicara di hadapan mahasiswa Universitas Jember pada Selasa malam, 5 November 2013.
Menurut dia, pergeseran nilai sosial membuat kekayaan lebih dihormati dibandingkan kesalehan dan integritas seseorang.
“Kalau dulu orang yang dihormati itu orang yang alim, tetapi kalau sekarang orang yang kaya,” kata Cak Nun.
Ketika Kekayaan Mengalahkan Kehormatan
Perubahan ukuran penghormatan tersebut memberi ruang bagi pelaku korupsi untuk memamerkan kekayaan tanpa merasa perlu menjelaskan asal-usulnya. Rasa bersalah baru muncul setelah penegak hukum melakukan penangkapan.
“Koruptor itu akan menyesal karena satu hal, yakni ketika tertangkap. Bukan karena korupsi,” ujarnya.
Dalam filosofi Gundul-Gundul Pacul, keadaan itu menyerupai penggalan “gembelengan” atau sikap besar kepala. Pemimpin yang seharusnya berhati-hati membawa kebutuhan rakyat justru berjalan dengan pongah sambil mempermainkan tanggung jawabnya.
Akibatnya adalah “wakul glimpang”. Bakul terbalik dan isinya tumpah. Dalam kehidupan bernegara, yang jatuh bukan sekadar citra pejabat, tetapi juga pelayanan publik, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.
Kerusakan tersebut tidak berhenti pada pelaku. Kekayaan yang diperoleh melalui penyalahgunaan jabatan dapat menyeret keluarga ke dalam persoalan moral dan sosial yang lebih panjang.
“Yang saya takutkan, anak Anda nanti celaka, Anda celaka, keluarga Anda celaka,” kata Cak Nun dalam sebuah pertemuan bersama jemaah Kiai Kanjeng.
Sistem yang Membiarkan Wakul Terbalik
Korupsi juga tidak cukup dipahami sebagai kegagalan pribadi. Struktur kekuasaan yang tumpang tindih, perangkapan jabatan, dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan.
Ketika lembaga negara terikat oleh kepentingan politik yang sama, pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan menjadi lebih sulit. Penegakan hukum berisiko kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pejabat atau keluarga penguasa.
“Jadi jangankan memeriksa presiden, memeriksa anak presiden saja mikir-mikir,” kata pengasuh forum Maiyah tersebut.
Pembenahan moral karena itu perlu berjalan bersama perbaikan tata negara. Kewenangan harus dibatasi, fungsi pengawasan diperkuat, dan lembaga penegak hukum dijauhkan dari ketergantungan politik.
Persoalan serupa muncul di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas, lemahnya pengawasan, dan besarnya kewenangan petugas membuka ruang transaksi ilegal, mulai dari fasilitas sel hingga pengurusan remisi.
Penjara yang semestinya menjadi tempat pembinaan berisiko berubah menjadi pasar fasilitas bagi narapidana yang memiliki uang. Korupsi kemudian tidak berhenti setelah vonis dijatuhkan, tetapi berpindah ke balik tembok pemasyarakatan.
Filosofi wakul glimpang pada akhirnya mengingatkan bahwa kerusakan negara bermula ketika pemimpin lupa pada beban yang dipikulnya. Jabatan diperlakukan sebagai mahkota, bukan alat untuk bekerja melayani masyarakat.
Perbaikan harus dimulai dari pendidikan kejujuran, pembentukan karakter, dan pembangunan sistem yang tidak bergantung pada kebaikan pribadi seorang pejabat. Manusia berintegritas membutuhkan tata negara yang sehat, sementara sistem yang baik tetap memerlukan pemimpin yang tidak gembelengan.
“Tidak satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, kalau tidak nanti, kelak di masa tua Anda,” kata Cak Nun.***
Tinggalkan Balasan