TNI Proses Kasus Penyiraman Andrie Yunus di Peradilan Militer, Desakan Sidang Umum Menguat

TNI memastikan empat prajurit diproses di peradilan militer, menuai penolakan.

KOSONGSATU.ID—TNI menyatakan kasus penganiayaan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, diproses melalui peradilan militer. Alasannya, empat tersangka kasus ini merupakan personel Denma BAIS—dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menyatakan penyidikan akan segera dilimpahkan ke oditur militer untuk disidangkan.

“Kita akan bekerja semaksimal mungkin. Kemudian kita serahkan ke penuntut, dalam hal ini Odmil,” ujar Yusri dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Baca Juga:

Empat Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Divonis, Dua Dipecat dari Militer

Empat tersangka yang ditahan di Puspom TNI berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Mereka dijerat Pasal 467 KUHP baru dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Yusri juga menegaskan proses persidangan akan berlangsung terbuka. Media disebut akan diundang sejak tahap pelimpahan hingga sidang.

Desakan Peradilan Umum Menguat

KontraS menolak mekanisme peradilan militer dalam kasus ini. Mereka menilai prajurit TNI harus diadili di peradilan umum untuk tindak pidana biasa.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, merujuk pada Pasal 3 ayat (4) Tap MPR Nomor VIII Tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga:

Hakim Militer Ancam Jemput Paksa Andrie Yunus jika Mangkir dari Sidang

“Kami memandang kasus ini harus diproses berdasarkan prosedur peradilan umum,” tegas Jane, sebagaimana dikutip Tirto, Rabu.

KontraS menilai penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 merupakan kejahatan terorganisir yang menyasar pembela HAM. Komnas juga telah menerbitkan status korban sebagai pembela HAM.