Iran menyebut tuntutan Washington tidak logis dan inkonsisten dengan komitmen Non-Proliferasi Nuklir. Pakar menilai kegagalan ini buah hipokrasi negara adidaya yang bebas perkaya uranium, sementara Israel yang tak menandatangani perjanjian justru bebas menimbun hulu ledak nuklir.
KOSONGSATU.ID – Perundingan maraton selama lebih dari 21 jam antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4/2026), menemui jalan buntu. Kegagalan diplomasi ini tak hanya soal tegangnya relasi kedua negara, tetapi juga memicu kritik tajam terhadap inkonsistensi negara-negara Barat dalam menangani isu nuklir global.
Kantor berita Tasnim membeberkan bahwa AS berusaha menekan Iran untuk menyerahkan kendali atas Selat Hormuz dan membatasi pengayaan uranium. Menariknya, tuntutan ini merupakan konsesi yang gagal diraih AS lewat eskalasi militer selama lebih dari 40 hari perang.
Standar Ganda: Nuklir AS Boleh, Iran Tidak
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa—sebagaimana dikutip Rakyat Merdeka—menilai kegagalan ini adalah buah dari hipokrasi dan inkonsistensi negara-negara Barat dalam mengimplementasikan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Alih-alih melucuti senjata sejak NPT berlaku pada 1970, Barat dan sekutunya justru terus memperkaya uranium untuk kebutuhan militer. Amerika Serikat dan Rusia masih menyimpan ribuan hulu ledak nuklir.
Lebih ironis lagi, Israel yang menolak menandatangani perjanjian tersebut justru bebas menimbun hulu ledak nuklir. Negara itu bahkan menjadi perundung di kawasan Timur Tengah tanpa pernah mendapat sanksi berarti dari komunitas internasional.
“Dengan situasi ini, wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutunya merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor pencegah (deterrence),” jelas Teguh.
Tuntutan Tidak Logis yang Menghancurkan Negosiasi
Televisi pemerintah Iran pada Minggu (12/4/2026) melaporkan bahwa sikap AS menjadi biang keladi kebuntuan. Washington memaksa Teheran menerima tuntutan berlebihan dan tidak logis yang menghancurkan seluruh kemajuan negosiasi.
Delegasi Iran, yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sebenarnya sudah mendorong kerangka negosiasi bersama. Mereka bahkan lebih dulu menyelaraskan visi dengan petinggi Pakistan untuk menyatukan posisi.
Sumber dari Fars News menyebut delegasi AS sejak awal hanya mencari-cari alasan untuk membatalkan kesepakatan .
Klaim Berbeda dari Washington
Di pihak lain, Wakil Presiden AS JD Vance mengakui kegagalan tersebut. Ia mengklaim Washington sudah tampil fleksibel dan justru menuding Teheran menolak tawaran terbaik mereka.
“Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan pihak Iran. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan, dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran, jauh lebih besar daripada bagi Amerika Serikat,” ucap Vance.
Hingga saat ini, belum ada jadwal pasti untuk putaran negosiasi berikutnya.
Fatwa Haram Nuklir Iran vs Agresi Militer AS
Selama ini, Iran konsisten mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan damai seperti energi dan medis, sebuah hak yang dijamin utuh oleh NPT.
Mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan pernah mengeluarkan fatwa haram untuk senjata nuklir karena melanggar prinsip perang dalam Islam yang hanya menargetkan kombatan tempur.
Namun, rentetan agresi militer terbuka ke wilayah Iran belakangan ini mulai mengubah wacana publik. Kepemilikan senjata nuklir kini perlahan dipandang sebagai kebutuhan logis untuk mencegah invasi, terutama setelah AS dan Israel melancarkan serangan terbuka ke fasilitas nuklir dan universitas di Iran.
Ketimpangan Global yang Memicu Perlombaan Senjata
Data terkini menunjukkan ketimpangan yang mencolok dalam kepemilikan senjata nuklir global:
- Rusia: 5.459 hulu ledak
- Amerika Serikat: 5.227 hulu ledak
- Tiongkok: 600 hulu ledak
- Prancis: 290 hulu ledak
- Inggris: 225 hulu ledak
- India: 180 hulu ledak
- Pakistan: 170 hulu ledak
- Israel: 90 hulu ledak (negara non-NPT)
- Korea Utara: 50 hulu ledak
Teguh Santosa menegaskan, dunia saat ini sangat membutuhkan konsistensi AS dan sekutunya dalam menerapkan aturan NPT secara adil. Tanpa komitmen yang konsisten, dunia hanya tinggal menunggu waktu untuk terjebak dalam perlombaan senjata nuklir berskala global.
“Jika negara adidaya bebas memperkuat kapasitas militer pemusnah massal dengan dalih si vis pacem para bellum (siapa mendambakan perdamaian harus bersiap tempur), maka negara lain akan otomatis mendorong diri mereka memiliki kapasitas serupa agar tidak menjadi korban agresi,” pungkasnya.
Ketegangan yang terjadi di Islamabad membuktikan satu hal fundamental: perdamaian sejati tidak akan pernah lahir dari meja perundingan yang penuh standar ganda.***
Tinggalkan Balasan