Di balik upacara penghormatan untuk Soeharto di Istana Negara, suara lama dari Komnas HAM bergema kembali: luka sejarah yang belum sempat sembuh. Keluarga Pak Harto pun sadar pro-kontra itu bakal terus muncul.
KOSONGSATU.ID—Ketika Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, sebagian rakyat menyambutnya sebagai rekonsiliasi. Namun, sebagian lain merasakannya sebagai pengkhianatan terhadap ingatan.
Sikap Keluarga Soeharto: Antara Syukur dan Kesadaran Pro–Kontra
Di tengah gelombang kritik dan sorotan publik, keluarga besar Soeharto memilih merespons dengan nada syukur dan menahan diri.
Putri sulung Pak Harto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, berbicara kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).
“Kami menghormati semua pandangan,” ujarnya. “Bapak bekerja untuk bangsa ini sejak muda, dari masa perjuangan hingga pembangunan. Kami hanya ingin mengenangnya dengan rasa syukur.”
Tutut menilai perbedaan pendapat di masyarakat wajar dalam negara yang majemuk. Ia juga menekankan bahwa keluarga tidak menyimpan dendam kepada pihak yang menolak gelar tersebut. “Yang penting, kita tetap satu sebagai bangsa,” tambahnya.
Nada serupa disampaikan Bambang Trihatmodjo, yang diwawancarai oleh media nasional di kompleks Cendana, Jakarta Pusat, pada hari yang sama. Ia menjelaskan bahwa penganugerahan itu merupakan hasil dari proses panjang — telah diajukan sejak masa Presiden SBY dan Jokowi — dan baru dikabulkan di era Prabowo.
“Kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta rakyat Indonesia,” ujarnya. “Ini bukan hadiah politik, tetapi pengakuan negara atas jasa Bapak bagi sejarah Indonesia.”
Sementara itu, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dalam unggahan di media sosial dan pernyataannya kepada wartawan di Padang Panjang, Sumatra Barat, mengaku haru dan bersyukur atas keputusan pemerintah.
“Tidak semua akan sepakat, dan itu wajar,” tulisnya. “Yang penting, kami mendoakan agar bangsa ini terus rukun.”
View this post on Instagram
Suara keluarga Soeharto mencerminkan upaya menahan ketegangan dan mengembalikan perdebatan pada ruang syukur. Namun, di ruang publik yang lebih luas, perbedaan pandangan itu tetap menjadi cermin tarik-menarik antara ingatan dan rekonsiliasi — antara keinginan menutup luka lama dan kewajiban menjaga kebenaran sejarah.
Kritik Komnas HAM: Ujian Moral Bangsa
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut keputusan gelar pahlawan untuk Soeharto bukan sekadar simbol politik, melainkan ujian moral bangsa terhadap sejarahnya sendiri.
“Penetapan ini mencederai cita-cita Reformasi 1998,” katanya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (11/11). “Dan juga mencederai fakta sejarah dari pelbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto, 1966–1998.”
Ia lalu menyebut satu per satu bab kelam yang menandai era itu — peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, Talangsari, Tanjung Priok, hingga DOM Aceh. Semua, tegasnya, telah disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Penetapan Soeharto sebagai pahlawan melukai para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka yang masih menuntut haknya sampai hari ini,” ujarnya. “Dan tentu saja, tidak bisa serta-merta memberi impunitas atas kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi.”
Dalam catatan Komnas HAM, kerusuhan Mei 1998 termasuk salah satu dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui pemerintah. Penyelidikan 2003 menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan — pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, hingga kekerasan seksual.
Pada 2023, Presiden Joko Widodo telah menyatakan penyesalan dan pengakuan atas peristiwa-peristiwa itu. Namun bagi banyak korban, penyesalan tidak selalu berarti penyelesaian.
Anis mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghormatan, tetapi warisan moral yang membentuk cara generasi mendefinisikan keadilan dan kemanusiaan.
“Pemerintah harus berhati-hati,” ujarnya, “karena gelar itu akan menjadi teladan bagi anak bangsa.”
Keheningan di Tengah Riuh
Sehari setelah pengumuman dari Istana, sorotan publik beralih ke Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ketika dimintai tanggapan oleh wartawan di lobi Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/11/2025), Pigai memilih diam.
“Begini, pemberian penghargaan pahlawan kepada Pak Harto — saya Menteri Hak Asasi Manusia, saya no comment, titik,” ujarnya singkat.
Keheningan Pigai menjadi gema tersendiri di tengah hiruk-pikuk perdebatan. Sebagian menilai sikapnya sebagai bentuk kehati-hatian politik, sementara yang lain membaca diamnya sebagai tanda dilema moral — antara loyalitas pada pemerintah dan nurani keadilan yang ia wakili.
Sebab di satu sisi, negara telah mengakui dan menyesali dua belas peristiwa pelanggaran HAM berat pada 2023; namun di sisi lain, kini negara justru memberikan penghormatan tertinggi kepada sosok yang dianggap bertanggung jawab atas sebagian sejarah kelam itu.***
Tinggalkan Balasan