Sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan sekolah berulang kali menjadi pintu masuk ideologi asing yang membentuk nalar generasi muda.
KOSONGSATU.ID—Sekolah kerap diposisikan sebagai ruang belajar teknis yang netral. Namun sejarah pendidikan menunjukkan ruang kelas justru menjadi medium strategis penyebaran nilai dan ideologi, termasuk yang berasal dari luar Indonesia.
Dalam kajian pendidikan kritis, sekolah dipahami sebagai arena relasi kekuasaan. Pendidikan tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, orientasi berpikir, dan cara memandang dunia.
Akademisi pendidikan asal Amerika Serikat, Henry A. Giroux, menyatakan pendidikan tidak pernah netral dan selalu terlibat dalam relasi kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan dalam bukunya Theory and Resistance in Education (Bergin & Garvey, 2001), yang menjelaskan bagaimana kurikulum dapat menjadi sarana dominasi ideologis, termasuk melalui pengaruh global.
Warisan Penjajahan dan Akar Ideologi Asing
Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan dirancang untuk melayani kepentingan penjajah. Sekolah tidak dimaksudkan untuk membangun kemandirian rakyat, melainkan mencetak tenaga administrasi lokal yang patuh.
Lembaga seperti Sekolah Dasar Eropa, Sekolah Dasar Belanda untuk Pribumi, dan Pendidikan Dasar Lanjutan dibangun dengan kurikulum berorientasi Eropa. Model ini menanamkan cara pandang yang menempatkan budaya Barat sebagai standar kemajuan.
Sejarawan pendidikan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Suwignyo, menjelaskan bahwa sekolah era penjajahan berfungsi sebagai alat kontrol sosial.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Seminar Sejarah Pendidikan Nasional di UGM dan diperkuat dalam bukunya Nasionalisme dan Pendidikan Kolonial (UGM Press).
Menurutnya, pendidikan menciptakan kelas perantara yang secara ideologis lebih dekat dengan penjajah dibanding masyarakatnya sendiri.
Pasca-Kemerdekaan dan Ketergantungan Paradigma Global
Setelah 1945, pendidikan Indonesia diarahkan untuk membangun identitas nasional. Namun pengaruh ideologi asing tidak sepenuhnya hilang.
Pada periode 1950–1965, kurikulum pendidikan dipengaruhi pertarungan ideologi global: nasionalisme, sosialisme, dan agama. Tarik-menarik ini tidak lepas dari konteks Perang Dingin.
Hal tersebut dicatat dalam penelitian Ideologi Kekuasaan dan Sistem Pendidikan Indonesia 1950–1965yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang (2020).
Penelitian itu menyebut pergantian orientasi politik global berdampak langsung pada isi kurikulum dan tujuan pendidikan nasional.
Orde Baru: Modernisasi dan Ideologi Asing Terselubung
Pada era Orde Baru, penyusupan ideologi asing tidak hadir secara terbuka. Ia dibungkus dalam narasi stabilitas, modernisasi, dan pembangunan ekonomi.
Sekolah menjadi sarana legitimasi kebijakan pembangunan yang banyak merujuk pada model ekonomi dan tata kelola Barat, seiring masuknya modal asing dan lembaga internasional.
Sejarawan Asvi Warman Adam menilai pendidikan sejarah pada masa Orde Baru disederhanakan untuk menopang kekuasaan.
Pandangan ini ia sampaikan dalam berbagai wawancara, antara lain dengan Tempo dan Kompas, serta dalam tulisan-tulisannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Menurut Asvi, narasi kritis terhadap ketergantungan global dan modal asing sengaja diredam dalam buku pelajaran sejarah.
Reformasi dan Arus Ideologi Global
Memasuki era Reformasi, penyusupan ideologi asing ke pendidikan berlangsung lebih halus. Ia hadir melalui standar global, indikator internasional, dan bahasa kebijakan.
Pergantian kurikulum—dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka—kerap merujuk pada konsep global seperti daya saing internasional dan kompetensi abad ke-21.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebut perubahan kurikulum di Indonesia lebih sering dipicu arus kebijakan global dan dinamika politik.
Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Nasional Pendidikan (2023) dan sejumlah wawancara media nasional.
Menurutnya, adopsi konsep internasional sering tidak disertai proses kontekstualisasi yang memadai dengan kondisi sosial Indonesia.
Buku Pelajaran dan Normalisasi Nilai Asing
Penelitian analisis wacana terhadap buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Bahasa Indonesia menunjukkan kecenderungan penggunaan konsep universal tanpa konteks lokal.
Peneliti kurikulum Sri Wahyuni, M.Pd, menegaskan buku teks bukanlah teks netral.
Pandangan tersebut dimuat dalam Jurnal Pendidikan P4I (2024), yang menyatakan buku pelajaran merepresentasikan nilai yang dipilih negara dan sering diadaptasi dari kerangka berpikir global.
Nilai seperti individualisme, kompetisi, dan rasionalitas pasar kerap masuk secara implisit melalui bahasa pendidikan modern.
Sekolah dan Ancaman Kedaulatan Nalar
Di tengah kekhawatiran terhadap infiltrasi ideologi asing, ekstremisme, dan arus global digital, sekolah menjadi medan strategis pembentukan nalar bangsa.
Pendidik asal Brasil, Paulo Freire, menegaskan pendidikan selalu berada di antara dua fungsi: penyeragaman atau pembebasan.
Pernyataan ini tertuang dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (Continuum, 1970).
Dalam konteks Indonesia, pertanyaan utamanya bukan sekadar ideologi apa yang masuk, tetapi sejauh mana pendidikan mampu menyaring dan mengujinya secara kritis.
***
Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan sekolah tidak pernah netral. Dari era penjajahan hingga kebijakan modern, ruang kelas berulang kali menjadi jalur masuk ideologi asing yang membentuk cara berpikir generasi muda.
Kesadaran ini penting agar pendidikan nasional tidak sekadar menjadi ruang adopsi nilai global, melainkan sarana pembentukan warga yang berdaulat secara nalar, berakar pada sejarah, dan berpihak pada kepentingan bangsa. — Bersambung
⸻
Rujukan
- Giroux, Henry A. Theory and Resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Opposition.Westport: Bergin & Garvey, 2001. — Rujukan utama pedagogi kritis dan relasi pendidikan–kekuasaan.
- Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 1970. — Kerangka pendidikan sebagai alat pembebasan atau penyeragaman.
- Suwignyo, Agus. Nasionalisme dan Pendidikan Kolonial. Yogyakarta: UGM Press, 2018. — Analisis pendidikan era penjajahan dan pembentukan kelas perantara.
- Adam, Asvi Warman. Pelurusan Sejarah Indonesia. Jakarta: Ombak, 2004. — Kritik narasi sejarah resmi dan pendidikan Orde Baru.
- Suryana, Aan. “Ideologi Kekuasaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.” Jurnal Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Tim Peneliti UNNES. “Ideologi Kekuasaan dan Sistem Pendidikan Indonesia 1950–1965.” Jurnal Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Wahyuni, Sri. “Buku Teks sebagai Representasi Ideologi Negara.” Jurnal Pendidikan P4I, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Adam, Asvi Warman. Wawancara tentang pendidikan sejarah Orde Baru. Tempo, edisi cetak dan daring, berbagai tahun.
- Adam, Asvi Warman. Wawancara dan opini tentang narasi sejarah resmi. Kompas, rubrik Opini dan Wawancara, berbagai tahun.
- Darmaningtyas. Pernyataan dalam Diskusi Nasional Pendidikan, 2023. Dikutip dalam berbagai laporan media nasional tentang pergantian kurikulum.
⸻
Dokumen & Forum Akademik
Seminar Sejarah Pendidikan Nasional. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah dan paparan Prof. Dr. Agus Suwignyo tentang pendidikan era penjajahan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Dokumen kurikulum nasional:
-
-
- Kurikulum Berbasis Kompetensi
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- Kurikulum 2013
- Kurikulum Merdeka
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035(dokumen kebijakan).
⸻
Catatan Redaksi
- Seluruh pustaka di atas digunakan secara kontekstual, bukan spekulatif.
- Kutipan langsung dalam naskah merujuk pada sumber primer (buku, jurnal, atau wawancara media arus utama).
2 Komentar