Presiden ke-6 RI SBY mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menuntut PBB melakukan investigasi jujur atas tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon.

Iklan

KOSONGSATU.ID — Kabar duka menyelimuti tanah air. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) gugur akibat eskalasi konflik di perbatasan Lebanon. Jenazah para pahlawan ini tiba di tanah air pada Sabtu (4/4/2026).

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan dukungan politik penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah diplomatik paling keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. SBY hadir langsung memberikan penghormatan terakhir di Bandara Cengkareng.

Baca Juga:
Tiga Inovasi Digital Indonesia Diakui PBB, Berpeluang Raih Juara Dunia

Mandat Chapter 6 di Zona Perang

SBY menyoroti militer Israel yang telah menginvasi tujuh kilometer melewati batas Blue Line. Wilayah demarkasi damai tersebut kini berubah menjadi medan tempur aktif yang menjepit posisi pasukan perdamaian.

Pasukan TNI saat ini hanya memegang mandat Chapter 6 Piagam PBB. Aturan ini melarang penggunaan kekuatan militer penuh karena status mereka adalah pemelihara perdamaian, bukan pasukan tempur.

Melalui akun X pribadinya pada Senin (6/4/2026), SBY menegaskan urgensi investigasi tersebut. “Indonesia berhak untuk itu. Saya mendukung langkah Presiden Prabowo mendesak PBB melakukan investigasi jujur,” tulisnya.

Perlindungan Maksimal di Bunker

Menyikapi situasi bahaya tersebut, Panglima TNI telah memerintahkan seluruh prajurit di Lebanon masuk ke dalam bunker. Semua aktivitas patroli luar markas dihentikan guna menghindari jatuhnya korban jiwa tambahan.

Baca Juga:
Iran Tuding Amerika Serikat sebagai Dalang Utama Serangan Israel

Langkah taktis ini mendapat sokongan penuh dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menilai keselamatan nyawa prajurit jauh lebih berharga daripada mempertahankan misi diplomasi di wilayah yang hancur.

Pemerintah Indonesia kini menunggu respons resmi dari Markas Besar PBB di New York. Penyelidikan mendalam diharapkan mampu mengungkap fakta di lapangan secara adil tanpa ada yang ditutup-tutupi demi muruah pasukan perdamaian.