Rencana Presiden Donald Trump untuk merebut Pulau Kharg dinilai berisiko tinggi dan bisa menjebak tentara Amerika menjadi sasaran empuk rudal Iran.


KOSONGSATU.ID – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik kritis baru seiring dengan rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengerahkan pasukan guna merebut Pulau Kharg, Iran. 

Namun, langkah ini mendapat peringatan keras dari mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS, Joe Kent, yang menilai operasi tersebut akan berakhir dengan bencana.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi pada Minggu (22/3/2026) bahwa pemerintah tidak mengesampingkan opsi militer terhadap pulau strategis tersebut.

Gedung Putih melihat Pulau Kharg sebagai jantung ekonomi Iran karena mengelola sekitar 90 persen ekspor minyak mentah negara tersebut.

Risiko “Sandera” di Teluk Persia

Joe Kent memperingatkan bahwa menempatkan pasukan di Pulau Kharg sama saja dengan memberikan Iran “sandera” yang mudah dibombardir. 

Lokasi pulau yang hanya berjarak 25 kilometer dari daratan utama Iran membuatnya sangat rentan terhadap serangan asimetris, termasuk penggunaan drone dan rudal jarak pendek.

“Saya hanya berpikir itu akan menjadi bencana,” ujar Kent dalam wawancara dengan The Washington Post. 

Menurutnya, posisi geografis pulau di perairan sempit Teluk Persia akan menyulitkan pertahanan darat tanpa dukungan laut dan udara yang masif dan berkelanjutan.

Ultimatum 48 Jam Segera Berakhir

Pengerahan pasukan ini merupakan bagian dari eskalasi perang yang telah memasuki minggu keempat. Sejak serangan awal pada 28 Februari 2026, konflik telah meluas dan mengganggu stabilitas energi global, termasuk serangan terhadap fasilitas di Qatar, Irak, dan Arab Saudi.

Presiden Trump sebelumnya telah memberikan ultimatum 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Batas waktu tersebut dijadwalkan berakhir pada Senin (23/3/2026) tengah malam GMT. 

Analis militer memprediksi, jika ultimatum ini diabaikan, Pulau Kharg akan menjadi target utama operasi militer AS untuk melumpuhkan kemampuan ekonomi Teheran secara total.***