Presiden Prabowo Subianto menggelar lima rapat terbatas di kediaman pribadinya, Hambalang, Minggu (8/3/2026). Agenda mencakup persiapan arus mudik Lebaran, pengembangan kampus STEM, hingga eskalasi konflik Timur Tengah.
KOSONGSATU.ID–Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers, Senin (9/3/2026), menyebutkan bahwa rapat terbatas (ratas) yang berlangsung dari siang hingga malam itu merespons dinamika global dan kebutuhan domestik yang mendesak.
“Perkembangan situasi di Timur Tengah dihubungkan dengan potensi dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Sementara itu, persiapan mudik Lebaran melibatkan koordinasi lintas kementerian agar layanan transportasi dan posko kesehatan siap lebih awal,” ujar Teddy.
Rapat maraton ini merupakan bagian dari pola kerja Presiden yang sejak akhir 2025 kerap memanggil menteri ke Hambalang di luar jam kerja. Sebelumnya, lokasi yang sama digunakan untuk membahas penanganan bencana alam di Sumatera pada Desember 2025 serta negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat.
Percepatan Pembangunan Kampus STEM
Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembangunan kampus STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) di beberapa wilayah. Program ini sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi.
Program pendidikan bagi mahasiswa Palestina yang telah berjalan sejak 2022 juga akan diperluas. Hingga awal 2026, hampir 200 mahasiswa Palestina telah mengikuti program tersebut.
Persiapan Arus Mudik Lebaran
Ratas juga membahas kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1447 H. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk memastikan layanan transportasi dan posko kesehatan siap lebih awal.
Pemerintah menargetkan kelancaran arus mudik tahun ini dengan berbagai skenario antisipasi kepadatan. Posko-posko kesehatan akan didirikan di titik-titik strategis untuk melayani pemudik.
Respons Pengamat dan DPR
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Arif Budiman, menilai efisiensi pengambilan keputusan perlu diimbangi dengan transparansi.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai keputusan-keputusan strategis yang diambil di luar siklus birokrasi formal, terutama yang menyangkut anggaran negara. Jika rapat-rapat ini menghasilkan kebijakan yang berdampak luas, maka mekanisme publikasi dan akuntabilitas harus diperkuat,” kata Arif, Senin (9/3/2026).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengapresiasi respons cepat pemerintah, khususnya dalam penanganan bencana di Sumatera. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan.
“Mobilisasi alat berat yang dilakukan tanpa menunggu hari kerja sangat membantu proses evakuasi. Kami di DPR akan terus mengawal agar setiap keputusan strategis tetap akuntabel dan tidak menabrak prosedur yang berlaku,” ujar Syarief.***
Tinggalkan Balasan