Ratusan warga di Bener Meriah, Aceh, dan Kebumen, Jawa Tengah, menggalang dana sendiri hingga Rp1,08 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan nasional yang rusak akibat bencana. Inisiatif gotong royong ini muncul karena perbaikan permanen dari pemerintah baru dijadwalkan tahun depan.
KOSONGSATU.ID – Warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, baru saja merampungkan perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang hancur diterjang bencana akhir 2025. Jalan nasional ini menjadi urat nadi utama menuju Dataran Tinggi Gayo. Peresmian dilakukan awal Juli 2026 tanpa ada potongan pita anggaran negara.
Seluruh biaya Rp1,08 miliar berasal murni dari donasi masyarakat. Warga patungan menyewa ekskavator, membeli bahan bakar, dan mengumpulkan batu untuk membersihkan longsoran. Sahrial Abadi, penggerak utama inisiatif ini, tak kuasa menahan air mata haru saat melihat warga berbondong-bondong merayakan hasil kerja keras mereka.
Swadaya di Kebumen, Semangat yang Sudah 20 Tahun Dipendam
Cerita serupa terjadi di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Siti Srimulati (72) menguras tabungan dan menjual perhiasannya untuk membangun jalan pertanian sepanjang 2,5 kilometer. Ide itu sudah ia pendam selama 20 tahun karena akses ke lahan pertanian yang sulit.
Langkah Siti mendapat dukungan luas. Warga mewakafkan tanah, menjual lahan dengan harga murah, dan menyumbang material serta tenaga sukarela. Hasilnya, kini mereka membangun tidak hanya jalan, tapi juga dua jembatan dan pondok singgah. Perjalanan yang dulu memakan waktu berjam-jam kini hanya butuh beberapa menit dengan kendaraan bermotor.
Efisiensi Anggaran Pusat, Beban yang Turun ke Daerah
Kedua kasus ini menyoroti tantangan perbaikan infrastruktur di daerah pasca-bencana. Di Bener Meriah, pemerintah pusat baru menjadwalkan perbaikan permanen pada 2027, dua tahun setelah longsor terjadi. Sementara itu, petani, anak sekolah, dan warga yang butuh akses kesehatan tak bisa menunggu lama.
Pemerintah memang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusut drastis dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, dengan total efisiensi nasional mencapai Rp306,7 triliun. Kebijakan ini berdampak pada pembatalan beberapa perbaikan rutin jalan nasional dan pemangkasan dana tanggap darurat.
Hingga berita ini ditulis, Kanwil Kementerian PUPR terkait belum memberikan tanggapan lengkap atas pertanyaan soal percepatan penanganan di kedua lokasi.
Gotong Royong yang Tak Bisa Selamanya Menambal
Fenomena swadaya masyarakat ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat di Indonesia. Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah inisiatif warga seharusnya menjadi pengganti peran negara dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang telah dibayar melalui pajak.***
Tinggalkan Balasan