Pemerintah mengkaji pemotongan gaji pejabat demi menjaga APBN dari tekanan global.


KOSONGSATU.ID–Pemerintah mulai menyiapkan skenario pemotongan penghasilan pejabat negara untuk meredam tekanan fiskal akibat krisis global. Langkah ini dipicu lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi membebani subsidi energi dalam APBN.

Wacana tersebut muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya menyiapkan langkah efisiensi menyeluruh menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Ya, kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Prabowo dalam arahannya.

Langkah ini diposisikan sebagai antisipasi dini. Pemerintah ingin memastikan APBN tetap terkendali di tengah tekanan harga energi yang terus bergejolak.

DPR Dorong Efisiensi Menyeluruh, Bukan Sekadar Gaji

Respons positif datang dari DPR RI. Sejumlah anggota parlemen menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pihaknya siap mengikuti arahan pemerintah. “Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Sekjen PKB yang juga Anggota Komisi XI DPR, Hasanuddin Wahid, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan negara tidak perlu diperdebatkan.