Sorotan Risiko Narasi Tunggal
Di tengah agenda peluncuran, kritik dari kalangan sejarawan dan akademisi kembali menguat. Sejumlah pihak menilai keterlibatan negara dalam proyek sejarah berskala nasional berpotensi melahirkan narasi tunggal yang dominan.
Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian menilai produksi satu versi sejarah oleh negara berisiko menyisihkan keragaman tafsir akademik. “Sejarah resmi biasanya lahir di negara-negara otoriter. Ketika negara memproduksi satu versi sejarah, maka versi lain bisa dianggap menyimpang,” ujar Andi Achdian dalam pernyataannya pada Mei 2025.
Kekhawatiran serupa disampaikan sejumlah akademisi yang dikutip media internasional. Mereka menyoroti periode-periode sensitif seperti peristiwa 1965–1966, pelanggaran hak asasi manusia era Orde Baru, dan peristiwa Mei 1998 yang dinilai rawan disajikan secara selektif dalam proyek negara.
Selain substansi, kritik juga diarahkan pada metodologi penulisan. Sejarawan mempertanyakan transparansi proses penyusunan, mekanisme penelaahan sejawat, serta ruang kritik publik sebelum buku dijadikan rujukan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon menegaskan buku sejarah ini tidak dimaksudkan menutup diskursus. Ia menyatakan sejarah bersifat dinamis dan terbuka untuk kritik serta pembaruan seiring perkembangan riset.
Polemik yang menyertai peluncuran buku ini menunjukkan penulisan sejarah Indonesia tidak hanya menyangkut agenda akademik, tetapi juga berkaitan erat dengan memori kolektif, pendidikan kebangsaan, dan relasi negara dengan wacana sejarah publik.***
1 Komentar