Krisis finansial yang melanda PBB saat ini dinilai bukan sekadar masalah anggaran, melainkan bukti nyata “Anemia Kedaulatan” yang pernah diprediksi Bung Karno enam dekade silam.
Oleh: Faried Wijdan | Penulis KosongSatu.ID
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman kebangkrutan finansial akibat tunggakan iuran negara-negara anggota bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan sebuah ‘Anemia Kedaulatan’.
Di tengah krisis ini, bayang-bayang pemikiran Bung Karno kembali menghentak dunia. Bagi Soekarno, krisis ini bukanlah kejutan, melainkan penggenapan dari peringatan yang ia gaungkan enam dekade silam: bahwa tatanan dunia yang tidak adil pasti akan runtuh.
Soekarno selalu memandang bahwa organisasi internasional yang “disubsidi” oleh kekuatan besar tidak akan pernah bisa objektif. Tunggakan iuran hari ini adalah bentuk ‘Veto Finansial’. Ketika PBB bergantung pada dana satu-dua negara adidaya, ia berhenti menjadi wasit dunia dan berubah menjadi instrumen kepentingan donornya.
Bung Karno pernah berujar, “Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak!” Dalam konteks hari ini, PBB sedang dipaksa memakan “bistik” yang mahal namun kehilangan kemandiriannya untuk bersuara lantang terhadap ketidakadilan global.
Kebangkrutan Moral Sebelum Finansial
Bagi Indonesia era 1960-an, masalah uang hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah hilangnya ruh keadilan. Struktur PBB hari ini masih mencerminkan realitas tahun 1945—dunia yang sudah mati. Hak veto yang dimiliki segelintir negara telah melumpuhkan nurani kemanusiaan, terutama dalam tragedi yang terus berlangsung di Palestina.
Jika PBB tidak lagi mampu menjadi alat perjuangan bagi bangsa yang tertindas, maka nilai organisasi tersebut secara moral sudah nol. Soekarno akan berargumen bahwa kebangkrutan finansial hanyalah manifestasi dari hilangnya relevansi PBB dalam menjawab tantangan zaman.
Visi Soekarno vs Realitas PBB
Visi Soekarno dalam pidato “To Build the World Anew” terbukti melampaui zamannya, terutama saat kita melihat bagaimana PBB di tahun 2026 masih terjebak dalam krisis anggaran yang menjadikannya rentan terhadap tekanan politik negara donor. Kritik Soekarno mengenai PBB sebagai “alat pemeras” sangat relevan dengan realita saat ini, di mana agenda kemanusiaan sering kali tersandera oleh kepentingan pendanaan negara besar. Hal ini diperparah dengan pergeseran gravitasi ekonomi ke Asia dan munculnya kekuatan Global South seperti BRICS+, yang semakin memperkuat tuntutan de-sentralisasi kekuasaan agar lembaga internasional tidak lagi bersifat Barat-sentris.
Tinggalkan Balasan