Krisis finansial yang melanda PBB saat ini dinilai bukan sekadar masalah anggaran, melainkan bukti nyata “Anemia Kedaulatan” yang pernah diprediksi Bung Karno enam dekade silam.
Oleh: Faried Wijdan | Penulis KosongSatu.ID
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman kebangkrutan finansial akibat tunggakan iuran negara-negara anggota bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan sebuah ‘Anemia Kedaulatan’.
Di tengah krisis ini, bayang-bayang pemikiran Bung Karno kembali menghentak dunia. Bagi Soekarno, krisis ini bukanlah kejutan, melainkan penggenapan dari peringatan yang ia gaungkan enam dekade silam: bahwa tatanan dunia yang tidak adil pasti akan runtuh.
Soekarno selalu memandang bahwa organisasi internasional yang “disubsidi” oleh kekuatan besar tidak akan pernah bisa objektif. Tunggakan iuran hari ini adalah bentuk ‘Veto Finansial’. Ketika PBB bergantung pada dana satu-dua negara adidaya, ia berhenti menjadi wasit dunia dan berubah menjadi instrumen kepentingan donornya.
Bung Karno pernah berujar, “Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak!” Dalam konteks hari ini, PBB sedang dipaksa memakan “bistik” yang mahal namun kehilangan kemandiriannya untuk bersuara lantang terhadap ketidakadilan global.
Kebangkrutan Moral Sebelum Finansial
Bagi Indonesia era 1960-an, masalah uang hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah hilangnya ruh keadilan. Struktur PBB hari ini masih mencerminkan realitas tahun 1945—dunia yang sudah mati. Hak veto yang dimiliki segelintir negara telah melumpuhkan nurani kemanusiaan, terutama dalam tragedi yang terus berlangsung di Palestina.
Jika PBB tidak lagi mampu menjadi alat perjuangan bagi bangsa yang tertindas, maka nilai organisasi tersebut secara moral sudah nol. Soekarno akan berargumen bahwa kebangkrutan finansial hanyalah manifestasi dari hilangnya relevansi PBB dalam menjawab tantangan zaman.
Visi Soekarno vs Realitas PBB
Visi Soekarno dalam pidato “To Build the World Anew” terbukti melampaui zamannya, terutama saat kita melihat bagaimana PBB di tahun 2026 masih terjebak dalam krisis anggaran yang menjadikannya rentan terhadap tekanan politik negara donor. Kritik Soekarno mengenai PBB sebagai “alat pemeras” sangat relevan dengan realita saat ini, di mana agenda kemanusiaan sering kali tersandera oleh kepentingan pendanaan negara besar. Hal ini diperparah dengan pergeseran gravitasi ekonomi ke Asia dan munculnya kekuatan Global South seperti BRICS+, yang semakin memperkuat tuntutan de-sentralisasi kekuasaan agar lembaga internasional tidak lagi bersifat Barat-sentris.
Di sisi lain, kelumpuhan Dewan Keamanan akibat hak veto telah mengubah PBB menjadi sekadar “talking shop” atau tempat beradu argumen tanpa aksi nyata, persis seperti yang dikhawatirkan Soekarno puluhan tahun lalu. Tanpa reformasi struktural yang radikal, organisasi ini akan terus gagal menjaga perdamaian dunia di tengah polarisasi ekstrem. Dalam konteks inilah, tawaran Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai universal—dengan semangat musyawarah dan keadilan sosial—menjadi jembatan diplomatik yang sangat mendesak untuk menyatukan benturan nilai antara Barat dan Timur di panggung global.
Evolusi NEFOs ke Global South
Apa yang dulu disebut Soekarno sebagai The New Emerging Forces (NEFOs), kini menemukan napas barunya dalam gerakan Global South. Kita sedang menyaksikan sebuah “Evolusi Biologis” dari ide-ide Bung Karno, yakni:
- Dedolarisasi: Langkah blok BRICS meninggalkan ketergantungan pada Dollar AS adalah upaya memutus rantai “dompet kapitalis” agar kedaulatan ekonomi tidak lagi didikte oleh satu kutub.
- Lembaga Alternatif: Munculnya New Development Bank (NDB) dan AIIB membuktikan bahwa negara berkembang tidak lagi mau “mengemis-ngemis” pada lembaga keuangan Barat.
- Diplomasi Multi-Kutub: Prinsip “Mendayung di Antara Dua Karang” kini menjadi standar global. Negara-negara seperti Indonesia, India, dan Brasil menolak dipaksa memilih pihak, menciptakan keseimbangan kekuatan baru yang lebih demokratis.
Soekarno pernah berkata saat membawa Indonesia keluar dari PBB pada 1965: “PBB bagi saya bukan sebuah tujuan, melainkan hanyalah alat.” Jika alat itu rusak dan tidak bisa diperbaiki, dunia tidak boleh ikut runtuh bersamanya. Visinya bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah cetak biru reformasi yang hingga tahun 2026 ini masih diperjuangkan oleh banyak negara berkembang agar tercipta tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif.
Krisis finansial PBB saat ini adalah katalisator bagi runtuhnya tembok-tembok lama. Dunia sedang bergerak menuju tatanan multi-polar yang dicita-citakan di Bandung tahun 1955. Jika PBB gagal berbenah dan tetap membiarkan dirinya disandera, ia akan segera menjadi museum sejarah. Sementara itu, fajar tatanan dunia baru akan tetap terbit dari arah Global South—sebuah dunia di mana iuran bukan lagi alat penundukan, melainkan modal solidaritas antar-manusia yang merdeka.***
Tinggalkan Balasan