Kuliah empat tahun, wisuda penuh haru, ijazah di tangan—tapi kemudian menganggur. Ini bukan cerita satu-dua orang. Ini realitas yang dihadapi jutaan lulusan sarjana hari ini.


KOSONGSATU.ID—Di Indonesia, lebih dari 1 juta lulusan S1 justru menganggur, menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Kajian Tengah Tahun INDEF 2025. Angka ini adalah tamparan keras bagi sistem pendidikan tinggi yang selama ini digadang sebagai jalur utama menuju kesejahteraan.

Gelar tak lagi cukup. Bahkan bisa jadi, gelar bukan lagi jawaban.

Jurang Pendidikan dan Dunia Nyata

Kondisi Indonesia ini bukan anomali. Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran lulusan baru menyentuh 5,8%, tertinggi dalam beberapa dekade (Slashdot, 2024). Di Kanada, sepertiga lebih lulusan perguruan tinggi bekerja di posisi yang tak butuh gelar mereka (StatCan, 2024). Di Inggris, hampir 1 juta anak muda tergolong NEET: tidak sekolah, tidak kerja, tidak pelatihan (The Times, 2024).

Yang terjadi adalah mismatch besar-besaran antara apa yang diajarkan di ruang kelas dan apa yang benar-benar dibutuhkan di tempat kerja. Kurikulum terlalu teoritis. Sementara dunia kerja menuntut keterampilan praktis, ketangkasan teknologi, dan kemampuan menyelesaikan masalah nyata.

Sistem Lama di Dunia Baru

Menaker Yassierli dengan jujur menyebut bahwa “relevansi pendidikan tinggi semakin memudar.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tapi berdasar data. Dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, hampir 15% adalah lulusan S1. Bahkan jebolan diploma dan SMK juga menyumbang angka signifikan.

Di sisi lain, industri tengah bertransformasi cepat. AI, otomasi, ekonomi hijau, dan dunia digital menuntut keterampilan yang sangat spesifik—yang sering kali tidak didapatkan di bangku kuliah konvensional.

Bahkan di sektor-sektor baru seperti content creation, smart farming, atau pengelolaan panel surya, ijazah bukan syarat utama. Yang dicari adalah kemampuan langsung pakai. Itulah sebabnya Kemnaker kini beralih ke pelatihan berbasis proyek (project-based learning) di 41 BLK pusat, 303 BLK daerah, dan ribuan lembaga pelatihan swasta. Mereka mengejar relevansi—bukan sekadar gelar.