“Riset kami menunjukkan penurunan muka tanah (land subsidence) berkontribusi hingga 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir di Jakarta. Ini jauh lebih dominan dibanding kenaikan air laut yang hanya 3 persen,” ungkap Yus.
Hal ini diperparah dengan minimnya daerah resapan yang memaksa air hujan langsung menuju sistem drainase yang kapasitasnya sudah melampaui ambang batas (overload).
Langkah Pemerintah dan Mitigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menekankan penguatan standard operating procedure (SOP) penanganan banjir melalui integrasi pompa dan normalisasi saluran air di wilayah rawan.
Meski Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilakukan sejak 7 Februari lalu untuk “membuang” awan hujan ke laut, intensitas hujan yang ekstrem di daratan tetap menjadi tantangan besar.
Pihak BPBD DKI juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob di 12 wilayah pesisir Jakarta Utara. Isnawa Adji, Kepala Pelaksana BPBD DKI, mengingatkan bahwa fase Bulan Baru dapat memperparah genangan jika air laut pasang bertemu dengan debit air hujan yang tinggi dari hulu.
Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih bersiaga di lokasi-lokasi rawan untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat surutnya air.***
Tinggalkan Balasan