Iran menegaskan AS tak bisa lagi mendikte kebijakannya seiring pembahasan proposal baru pembukaan Selat Hormuz yang strategis.
KOSONGSATU. ID – Teheran menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak lagi untuk mendikte kebijakan negara-negara berdaulat. Ketegasan ini mencuat ketika Washington tengah menimbang proposal baru dari Iran mengenai rencana pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Amerika Serikat tidak lagi berhak mendikte kebijakannya kepada negara-negara merdeka,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menurut televisi pemerintah Iran, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/4/2026).
Sejak awal konflik bersenjata melawan AS dan Israel, Iran mengambil langkah berani dengan menutup jalur laut vital tersebut. Tindakan ini memicu guncangan hebat pada pasar energi global dan menjadikan Selat Hormuz sebagai titik tumpu utama dalam negosiasi perdamaian.
Tuntutan Menghentikan Pendekatan Irasional
Iran menekankan bahwa AS harus mengubah pendekatan mereka. Ia menuntut Washington agar segera meninggalkan tuntutan-tuntutan yang ia anggap ilegal dan irasional.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata berhasil menghentikan sementara kontak senjata antara Iran, AS, dan Israel, jalan menuju perdamaian permanen masih buntu. Proposal terbaru Iran berpotensi membuka kembali jalur pasokan minyak dan gas dunia, asalkan perundingan tingkat tinggi terus berjalan lancar tanpa tekanan sepihak.
Syarat Mutlak Jaminan Keamanan Kawasan
Pemerintah Iran tidak mau mengambil risiko tanpa kepastian. Mereka menuntut jaminan kredibel bahwa AS dan Israel tidak akan melancarkan serangan susulan sebelum Teheran benar-benar memulihkan keamanan di kawasan Teluk yang kaya minyak tersebut.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, menyampaikan syarat ini secara lugas dalam sesi Dewan Keamanan PBB. Ia merespons kritik puluhan negara terkait penguasaan wilayah perairan dengan menyatakan bahwa stabilitas regional membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan.
“Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang berkelanjutan dan permanen terhadap Iran yang dilengkapi dengan jaminan yang kredibel untuk tidak terulangnya serangan dan penghormatan penuh terhadap hak dan kepentingan kedaulatan Iran yang sah,” tegas Iravani di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Ia menegaskan bahwa dunia internasional harus menghormati hak dan kepentingan kedaulatan Iran yang sah. Penghentian agresi secara permanen menjadi syarat mutlak demi mencapai perdamaian jangka panjang di Teluk Persia.
Kecaman Terhadap Blokade AS
Usai pertemuan PBB, Iravani menyuarakan kekecewaannya terhadap komunitas internasional yang ia nilai berat sebelah. Ia mengkritik keras sikap diam dunia terhadap blokade laut yang AS berlakukan pada pelabuhan-pelabuhan Iran.
Iravani bahkan menuding tindakan angkatan laut AS melanggar hukum maritim internasional. Ia menyebut Washington kerap menargetkan kapal komersial melalui paksaan, menyita kapal secara ilegal, hingga mengintimidasi awak kapal.
“Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dan teroris, menargetkan kapal-kapal komersial melalui paksaan dan intimidasi, meneror awak kapal, secara ilegal menyita kapal, dan menyandera anggota awak kapal,” cetusnya.
Dinamika di Selat Hormuz kini menjadi ujian berat bagi peta diplomasi global. Nasib pasokan energi dunia dan stabilitas keamanan Timur Tengah sangat bergantung pada seberapa jauh Washington dan Teheran bersedia meredam ego dan menemukan titik temu di atas meja perundingan. Tanpa jaminan keamanan yang setara, pembukaan jalur strategis ini tampaknya masih akan menemui jalan terjal. ***
Tinggalkan Balasan