Para Pakar Bersiapkan Alarm
Peneliti Hidrologi Hutan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menegaskan banjir bandang Sumatera merupakan bukti nyata keterkaitan deforestasi dan bencana.
“Cuaca ekstrem hanya pemicu awal. Kerusakan hutan di hulu DAS-lah yang memperparah daya rusak banjir bandang,” ujarnya dalam rilis UGM, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, studi nasional 2019 menunjukkan 47 persen deforestasi Indonesia terjadi di Sumatera dan 40 persen di Kalimantan, dengan sawit sebagai pendorong utama.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai kerusakan tersebut sebagai akibat kelalaian kebijakan pemerintah.
“Ini bencana ekologis yang diproduksi kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup,” katanya, Selasa (2/12/2025).

Direktur WALHI Sumbar, Andre Bustamar, menambahkan Sumatera Barat “terus didera bencana ekologis akibat deforestasi dan lemahnya penegakan hukum.”
Manajer Kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga, menyebut program biomassa PLTU sebagai ancaman baru.
“Program ini mendorong pembukaan hutan alam secara besar-besaran, bukan transisi energi,” ujarnya dalam rilis 26–27 Februari 2024.
Pemerintah pusat menegaskan tren deforestasi nasional menurun, meskipun terdapat kenaikan pada 2024. “Luas hutan nasional kini 95,5 juta hektare dengan deforestasi netto 175,4 ribu hektare,” kata Direktur Inventarisasi Kemenhut, Agus Budi Santosa, pada 21 Maret 2025.
Namun pemerintah daerah di Sumut menilai kerusakan hutan memperparah bencana. “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini,” ujar anggota DPR RI asal Tapanuli, Gus Irawan Pasaribu, kepada Reuters, Selasa (2/12/2025).
Pola Serupa di Berbagai Pulau
Deforestasi digerakkan oleh pola yang sama: ekspansi sawit, tambang batu bara–emas–nikel, pembukaan PBPH dan Hutan Tanaman Energi, serta pembangunan infrastruktur dan PLTA di hulu DAS. Lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin membuat tutupan hutan kian menyusut.
Tren kerusakan itu berlangsung sejak 2001, memuncak pada 2012–2016, menurun 2017–2021, lalu kembali naik sejak 2022 akibat kebijakan energi biomassa dan ekspansi konsesi.





Tinggalkan Balasan