Presiden Prabowo memberikan tugas khusus kepada Gibran untuk mempercepat pembangunan dan menyelesaikan isu HAM di Papua, sementara PDIP menginginkan komitmen jangka panjang dalam penugasan itu.
KOSONGSATU.ID—Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, akan diberikan mandat khusus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai masalah di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan serta menyelesaikan isu hak asasi manusia (HAM) di kawasan timur Indonesia.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengungkapkan bahwa Gibran akan mendapatkan tugas yang signifikan, termasuk kemungkinan memiliki kantor di Papua.
Dalam laporan tahunan Komnas HAM yang digelar pada 2 Juli 2025, Yusril menyebutkan bahwa penugasan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan di Papua.
“Penugasan ini bisa saja berupa keputusan presiden, dan Gibran akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan serta mengawasi cara aparat menangani masalah di Papua,” ujar Yusril, sebagaimana dikutip dalam laporan Komnas yang dipantau melalui YouTube pada Rabu (2/7).
Tugas serupa sebelumnya pernah diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi wilayah Papua.
Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Gibran tidak akan menetap di Papua dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden hanya memiliki peran koordinasi tingkat kebijakan.
“Eksekusi di lapangan akan diserahkan kepada Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” tegas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7).
Dukungan PDIP dan Harapan Jangka Panjang
PDIP, melalui Deddy Yevry Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, memberikan dukungan penuh terhadap penugasan Gibran. Deddy menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap Papua. Meski begitu, PDIP berharap agar tugas ini tidak hanya bersifat sementara.
“Mudah-mudahan Gibran bisa lama di sana, jangan cuma datang pergi. Ada banyak tantangan besar yang harus diselesaikan di Papua, seperti masalah pertambangan dan keamanan, yang membutuhkan perhatian jangka panjang,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, pada (8/7).
Deddy juga berpesan agar Gibran memulai tugasnya dengan memahami secara menyeluruh kondisi yang ada di Papua. Ia menyarankan agar Gibran membuka dialog dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan sejarawan untuk memetakan langkah yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah tersebut.*
Tinggalkan Balasan