Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3) di tengah konflik Iran-AS-Israel yang mengganggu pasokan minyak global, dengan cadangan bahan bakar nasional diperkirakan hanya bertahan 45 hari.
KOSONGSATU.ID – Keputusan tertuang dalam Perintah Eksekutif Nomor 110 yang ditandatangani Marcos berdasarkan rekomendasi Menteri Energi Sharon Garin. Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
“Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” bunyi perintah eksekutif tersebut, dikutip Selasa (24/3/2026).
Selat Hormuz dan Ketergantungan Impor
Perintah eksekutif secara spesifik menyebut penutupan Selat Hormuz—jalur energi kritis bagi pengiriman minyak global—telah mengganggu aliran produk minyak bumi ke pasar internasional. Sebagai negara pengimpor bersih produk minyak bumi, Filipina disebut sangat bergantung pada sumber pasokan eksternal dan rentan terhadap gangguan produksi dan transportasi minyak global.
Menteri Energi Sharon Garin mengungkapkan cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi. Pemerintah sedang mengupayakan tambahan pasokan sekitar satu juta barel minyak untuk memperkuat cadangan penyangga.
“Filipina mendatangkan hampir 26 persen kebutuhan energi nasionalnya dari kawasan Timur Tengah, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk energi Timur Tengah pada 2024 mencapai 16 miliar dolar AS,” demikian laporan Anadolu Agency.
Kebijakan Darurat UPLIFT
Pemerintah mengaktifkan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UPLIFT) sebagai kerangka respons terkoordinasi seluruh pemerintah. Komite UPLIFT yang diketuai langsung Presiden Marcos akan mengawasi implementasi kebijakan.
Langkah-langkah yang diambil mencakup:
- Departemen Transportasi menyiapkan alokasi subsidi bahan bakar, subsidi tarif penumpang, perluasan layanan transportasi umum melalui program Libreng Sakay, serta peninjauan penangguhan sementara biaya tol, biaya penerbangan, dan biaya pendaratan.
- Departemen Energi diarahkan untuk menerapkan rencana optimalisasi bahan bakar dan energi, tindakan terhadap penimbunan dan manipulasi pasokan, serta mengarahkan Philippine National Oil Company untuk membantu memastikan stabilitas pasokan.
- Departemen Sosial akan mempercepat bantuan bagi individu dalam situasi krisis dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi pekerja transportasi, petani, nelayan, pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta pekerja migran yang dipulangkan.
Kembali ke Batu Bara di Tengah Lonjakan Harga LNG
Menteri Energi Sharon Garin menyatakan bahwa dengan melonjaknya biaya gas alam cair (LNG), Filipina untuk sementara akan lebih bergantung pada batu bara—yang menyumbang sekitar 60 persen pembangkit listrik negara tersebut.
“Kami berbicara dengan perusahaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memeriksa seberapa banyak mereka dapat meningkatkan produksi listrik. Jika kita berhasil menerapkan ini, setidaknya kita bisa mengurangi kenaikan tarif listrik akibat konflik di Timur Tengah,” ujar Garin dalam konferensi pers.
Pemerintah juga memastikan Indonesia sebagai pemasok batu bara utama tidak akan membatasi pesanan. “Saat ini tidak ada pembatasan impor batu bara dari Indonesia,” jelas Garin.
0 Komentar