Di tengah hiruk-pikuk perayaan ulang tahun ke-26, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya memilih menandai usia dengan pesan yang tenang namun tegas: karya lokal layak menjadi kebanggaan, bukan kemewahan yang dipamerkan.
KOSONGSATU.ID—Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya resmi meluncurkan Toko DWP dan tas anti-flexing sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-26, Rabu (17/12/2025). Dua inisiatif ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penanda arah baru gerakan perempuan ASN di Surabaya—lebih produktif, lebih membumi, dan lebih sadar etika sosial.
Peluncuran Toko DWP menjadi terobosan penting dalam upaya pemberdayaan anggota dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Toko ini dirancang sebagai ruang promosi sekaligus pengembangan produk unggulan, baik hasil karya anggota DWP maupun UMKM binaan dari berbagai kecamatan di Surabaya.
Penasihat DWP Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyebut toko tersebut sebagai ruang terbuka bagi kreativitas yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas birokrasi. “Ada peresmian Toko Dharma Wanita. Di sana ada produk-produk UMKM dari kecamatan, ada yang dari pegawai,” ujarnya.
Menggali Potensi yang Selama Ini Terdiam
Rini melihat satu kenyataan yang kerap luput dari perhatian: banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki keterampilan dan bakat, namun tidak selalu mendapat ruang untuk berkembang. Di sela jam kerja dan tugas administratif, tersimpan potensi kuliner, kriya, hingga produk kreatif lain yang belum tergarap maksimal.
Ia mendorong pengurus DWP untuk lebih aktif menggali potensi tersebut. “Saya yakin ASN itu juga ada yang memiliki kelebihan-kelebihan. Mereka mungkin pintar bikin kue, pintar bikin masakan, sehingga punya produk-produk yang nanti bisa dijual,” katanya.
Dalam kerangka itu, Toko Dharma Wanita bukan sekadar etalase, melainkan simpul penghubung antara potensi dan pasar. Rini menegaskan, peran Ketua DWP dan jajaran pengurus adalah menghimpun potensi tersebut dan memastikan produk-produk itu mendapat tempat yang layak. “Tugasnya mengumpulkan itu semua dan memfasilitasi untuk bisa dijual di Toko Dharma Wanita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya promosi agar toko ini tidak hanya dikenal di lingkungan internal, tetapi menjangkau masyarakat luas, khususnya warga di sekitar lokasi. Namun promosi, kata Rini, harus berjalan seiring dengan strategi harga. Produk yang terjangkau akan lebih mudah diterima publik. “Kalau harga bisa lebih bersaing, lebih murah, itu akan lebih menarik warga untuk membeli. Ini suatu gebrakan yang luar biasa,” katanya memberi penekanan.
Tas Anti-Flexing: Simbol Etika Baru
Di luar urusan ekonomi kreatif, peluncuran tas berlogo Dharma Wanita menjadi pesan simbolik yang tak kalah kuat. Tas ini diperkenalkan sebagai tas anti-flexing, sebuah pernyataan sikap terhadap budaya pamer kemewahan yang kerap melekat pada citra istri pejabat.
“Juga disampaikan ada launching tas baru, tas yang ada logo Dharma Wanitanya. Di mana tas logo itu bisa menghindari kita dari flexing,” ujar Rini.
Pesan ini bukan hal baru. Sejak awal mendampingi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rini telah menegaskan pentingnya menjaga marwah keluarga ASN. “Yang pertama saya sampaikan adalah bagaimana para ibu, para istri bisa menjaga marwah suaminya dengan tidak menggunakan barang-barang yang bermerek,” katanya.
Prinsip itu diterapkan secara tegas dalam kegiatan resmi Pemkot Surabaya. Dalam acara pemerintahan, penggunaan barang bermerek tertentu dinyatakan tidak diperbolehkan. “Kalau acara di kantor, acara di pemerintahan kota, wajib hukumnya untuk tidak menggunakan barang-barang dengan branded tertentu,” ujar Rini. Namun ia memberi ruang kebebasan di luar konteks kedinasan. “Kalau di luar kegiatan pemerintahan, monggo, itu hak njenengan.”
Lebih dari sekadar larangan, Rini ingin membalik cara pandang. Produk lokal, menurutnya, tidak kalah kualitas maupun estetika dibanding merek-merek ternama. “Tas lokal kita juga bagus-bagus, tidak kalah kerennya, tidak kalah bagusnya dengan tas-tas yang mungkin harganya cukup lumayan tinggi,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan