Komisi IX DPR akan memanggil BGN setelah muncul selisih antara klaim harga motor listrik dan angka yang tercatat di sistem pengadaan.

Iklan

KOSONGSATU.ID — Rencana pemanggilan itu mencuat setelah pengadaan motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan tanda tanya baru. Sorotan tak berhenti pada jumlah unit, tetapi bergerak ke perbedaan harga yang disebut pimpinan BGN dengan angka dalam katalog pengadaan negara. 

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya membantah video viral yang menyebut ada 70 ribu motor untuk Jawa Barat di tahun 2026 ini. Dalam penjelasan resminya, Dadan menegaskan bahwa pengadaan itu masuk anggaran 2025, dengan realisasi 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan, dan seluruhnya belum dibagikan karena masih dicatat sebagai Barang Milik Negara. 

Selisih Harga

Saat memberi klarifikasi di Istana, Rabu (8/4/2026), Dadan mengatakan harga pasaran motor itu sekitar Rp52 juta, sedangkan BGN membelinya “kalau tidak salah” Rp42 juta per unit. 

Baca Juga:
Pemerintah Massif Membangun Dapur, Leluhur Menyimpan Pangan

Namun, menurut penelusuran independen pada katalog Inaproc, harga motor Emmo JVX GT yang disediakan PT Yasa Artha Trimanunggal tercantum Rp49,95 juta per unit, sudah termasuk PPN 12 persen. 

Di data yang sama, motor itu juga disebut masih berstatus off the road, belum termasuk garansi. Padahal di laman resmi Emmo, model yang sama dipasarkan Rp56,8 juta. 

Motor ini diproduksi dengan tingkat komponen dalam negeri 48,5 persen dan disebut disiapkan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah. 

DPR Minta Penjelasan Resmi

Baca Juga:
Jimpitan Menelanjangi Kelemahan Bantuan Pemerintah

Terkait temuan selisih tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut, lembaganya akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi pada Senin, 13 April 2026.

Menurut dia, sebagaimana dikutip dari Detik, polemik ini harus dijelaskan terbuka, terutama bila ada perbedaan antara dasar penganggaran, urgensi pembelian, dan angka yang muncul di sistem pengadaan.

Charles juga menyoroti potensi pemborosan di tengah tekanan fiskal negara. Karena itu, rapat dengan BGN nanti diperkirakan tak hanya membahas spesifikasi motor, tetapi juga transparansi tata kelola belanja penunjang dalam program gizi nasional yang nilainya besar dan sensitif di mata publik.***