​Proyek tambang dan Makan Bergizi Gratis untuk PBNU memicu tanda tanya: hilangkah daya kritis ormas di hadapan kekuasaan?


Oleh: Faried Wijdan | Penulis KosongSatuID

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, melontarkan kelakar segar saat meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Al Ittihad awal Maret 2026 lalu. Ia menyebut program MBG tidak cuma membuat santri sehat, tetapi juga menambah “kesaktian”.

Hadirin tertawa. Namun, di balik tawa tersebut, terselip realitas politik yang jauh dari sekadar lelucon.

​”Kesaktian” ini seolah mewujud dalam kemampuan PBNU mengamankan berbagai proyek strategis pemerintah. Pertanyaannya, apakah rentetan proyek ini membuat NU semakin kuat memberdayakan umat, atau justru melemahkan taring kritis mereka di hadapan kekuasaan?

​Banjir Proyek: Dari Batu Bara ke Dapur Makan

​Kerja sama PBNU dan pemerintah saat ini melangkah jauh melampaui urusan pembinaan keagamaan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan bahwa pemerintah menunjuk PBNU untuk mengelola 1.000 titik dapur MBG.

​Sebelum mengurus gizi anak bangsa, PBNU lebih dulu mengamankan urusan perut organisasi melalui konsesi tambang. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang Presiden ke-7 Joko Widodo teken, membuka jalan bagi ormas keagamaan untuk mengeruk kekayaan alam.