Trump mengancam dengan tarif baru terhadap anggota BRICS. Tapi Indonesia tak perlu gentar—BRICS justru jadi pijakan baru untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan peran global kita.


KOSONGSATU.ID—Donald Trump kembali berulah. Melalui platform Truth Social, ia menebar ancaman tambahan tarif impor hingga 10 persen untuk negara-negara yang mendukung BRICS—aliansi ekonomi negara berkembang yang kini mencakup 11 negara, termasuk Indonesia.

Tapi, alih-alih ciut, Indonesia justru harus memantapkan langkah. BRICS adalah peluang strategis, bukan jebakan politik.

Kemarahan Trump dipicu oleh pernyataan bersama KTT BRICS di Rio de Janeiro, yang mengecam praktik tarif sepihak. Pernyataan ini, meski tanpa menyebut nama, jelas menyasar kebijakan ekonomi AS.

Trump, seperti biasa, merespons dengan gertakan: negara pendukung BRICS akan dikenai tarif. Nada ancaman ini bukan baru, tapi tetap harus dijawab dengan kepala dingin dan kepentingan nasional sebagai kompas.

Masuknya Indonesia ke BRICS bukan keputusan impulsif. Ini bagian dari strategi besar untuk memperluas ruang manuver diplomatik dan ekonomi Indonesia.

BRICS kini mencakup 40 persen PDB dunia dan lebih dari setengah populasi global. Dalam konteks kekuatan baru dunia multipolar, Indonesia kini duduk di meja besar dan punya suara untuk menentukan arah.

Dampaknya konkret. Nilai ekspor Indonesia ke negara BRICS sudah mencapai USD84,4 miliar. Akses ke New Development Bank membuka pembiayaan proyek infrastruktur dan energi.

Inisiatif de-dollarisasi memberi alternatif dalam sistem keuangan global. Di tengah tekanan eksternal, ini semua adalah alat kedaulatan ekonomi.

Ancaman Trump memang tak bisa diremehkan, tapi terlalu cepat panik justru akan melemahkan posisi Indonesia.

Saat Trump pernah mengancam tarif pada April 2025, ia akhirnya mundur karena tekanan internasional. Kali ini pun Indonesia harus bermain cerdas: bersiap jika benar-benar ada tarif baru, namun tetap pegang komitmen strategis terhadap BRICS.

Indonesia bukan pengekor. Negara ini anggota BRICS, bukan satelit siapa pun. Justru dalam forum seperti ini, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan negara berkembang, mendorong reformasi global, dan menyeimbangkan dominasi kekuatan lama seperti AS.

Tentu ada risiko: dominasi Tiongkok, tantangan konsensus antaranggota, dan ketegangan geopolitik yang rumit. Tapi, semua kemitraan strategis mengandung risiko. Kuncinya bukan mundur, tapi mengelola dengan cerdas.

Saatnya Indonesia menegaskan posisi: negara ini adalah bagian dari solusi global, bukan korban dari perang tarif yang dikompori ego politik.

Dunia sedang berubah. Indonesia tak boleh terus main aman di pinggir. Sekarang saatnya memainkan peran utama—dengan kepala dingin, nyali besar, dan langkah strategis.*