Indonesia berpidato soal kemandirian di New Delhi. Di layar kurs Jakarta, rupiah justru mencetak rekor terlemah. Dan Majapahit sudah pernah mencoba jalan ini.
KOSONGSATU.ID — Berhenti berutang kepada Pak RT memang terdengar seperti kemenangan besar. Anda sudah membayangkan hidup merdeka, tidak lagi menunduk setiap melewati pos ronda. Sampai kemudian Anda menyadari bahwa uang yang Anda pegang sekarang berasal dari Pak RW, yang kebetulan kakak iparnya Pak RT, dan yang kebetulan juga memiliki warung satu-satunya di kompleks itu.
Kira-kira begitulah posisi Indonesia dalam urusan melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat. Niatnya mulia, angkanya mengesankan, dan sebarannya bikin kita perlu menarik napas dulu.
Pidato di New Delhi, layar kurs di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto berbicara di Bharat Mandapam, New Delhi, pada Minggu, 13 September 2026 pukul 20.48 WIB, dalam KTT BRICS ke-18. Sesinya bertema tata kelola global yang inklusif. Kalimatnya tegas: “Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri.”
Indonesia memang sudah menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Blok ini, menurut Ketua Kadin Anindya Novyan Bakrie yang hadir di forum bisnisnya, menguasai sekitar 40 persen keluaran ekonomi dunia dan hampir separuh penduduk bumi. Angka yang pantas dibanggakan siapa pun.
Masalahnya, pada akhir pekan yang sama, di layar para pedagang valuta asing, rupiah bertengger di kisaran Rp17.607 per dolar Amerika Serikat. Ketika Itu, angka tersebut merupakan level terlemah sepanjang sejarah republik ini.
Dua peristiwa itu sebenarnya tidak saling menertawakan. Negara yang mata uangnya sedang babak belur justru paling masuk akal kalau mencari jalan keluar dari dolar. Pertanyaannya cuma satu: jalan keluar itu bermuara ke mana.
Angka 309 persen yang asyik dipamerkan, angka 89 persen yang adem saja
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi mata uang lokal — kalangan perbankan menyebutnya Local Currency Transaction — mencapai USD 22,61 miliar per April 2026. Setahun sebelumnya, pada periode yang sama, angkanya masih USD 7,33 miliar. Pertumbuhannya 309 persen.
Jumlah pelakunya juga menanjak rapi: 497 peserta pada 2021, lalu 1.741 pada 2022, 2.602 pada 2023, 5.020 pada 2024, dan rata-rata 5.265 pelaku per bulan hingga April 2026. Dalam lima tahun, ekosistemnya berlipat lebih dari sepuluh kali. Ini bukan pencapaian main-main, dan memang layak disebut dalam pidato.
Lalu ada satu angka lain yang entah kenapa jarang ikut naik panggung. Dari seluruh nilai transaksi itu, 89 persen berlangsung dengan Tiongkok. Jepang kebagian 6 persen, Malaysia 3 persen, dan sisanya dua persen dibagi ramai-ramai oleh mitra lain.
Jadi, seandainya besok pagi Indonesia berhasil memindahkan seluruh perdagangannya keluar dari dolar, sembilan dari sepuluh transaksi itu akan mendarat di renminbi. Itu bukan diversifikasi, melainkan pindah kos. Dan kos yang baru justru lebih sempit pilihannya daripada yang lama.
Duitnya mengalir ke mana, sebenarnya?
Di sinilah arah menjadi penting. Bertransaksi memakai mata uang lokal berarti salah satu pihak harus bersedia memegang mata uang pihak lain. Siapa menumpuk mata uang siapa ditentukan oleh neraca dagang, bukan oleh pidato.
Data Badan Pusat Statistik untuk 2025 memperlihatkan Indonesia mengekspor barang senilai USD 67,04 miliar ke Tiongkok dan mengimpor senilai USD 87,54 miliar dari sana. Defisitnya USD 20,50 miliar. Artinya, setiap tahun kita membutuhkan lebih banyak alat bayar untuk membeli daripada yang kita terima dari menjual.
Dalam skema mata uang lokal, defisit sebesar itu berarti Indonesia secara terus-menerus memerlukan pasokan renminbi — entah lewat perdagangan, lewat fasilitas pertukaran mata uang bilateral, atau lewat utang. Ketergantungan tidak menguap. Ia cuma berganti seragam dan pindah meja.
Sekali lagi, ini bukan alasan untuk menolak skemanya. Penghematan biaya konversi berlapis itu nyata, dan mengurangi paparan terhadap gejolak dolar juga nyata. Ini alasan supaya keberhasilannya diukur memakai alat ukur yang benar. Angka USD 22,61 miliar mengukur volume. Yang belum pernah diumumkan secara berkala ke publik adalah sebaran mitranya, arah netonya, dan berapa persen sebenarnya porsi itu terhadap total perdagangan Indonesia.
QRIS memang keren, tapi dia melayani turis, bukan kontainer
Pilar kedua yang Indonesia bawa ke New Delhi adalah konektivitas pembayaran kode QR lintas negara. Capaiannya juga sedap dibaca. Transaksi QRIS secara keseluruhan melonjak 139,99 persen sepanjang 2025, dan sistemnya sudah tersambung dengan Malaysia, Thailand, Singapura, serta Jepang. Tiongkok, Korea Selatan, dan India sedang diantre.
Tapi mari kita lihat skalanya dengan kepala dingin. Sepanjang Januari sampai September 2025, transaksi masuk dari Malaysia tercatat 3,4 juta transaksi senilai Rp775 miliar. Transaksi keluar dari Indonesia mencapai 516.000 transaksi senilai Rp178 miliar. Penggunaannya terpusat di ritel, makanan dan minuman, transportasi, serta pariwisata.
Terjemahan warungnya: QRIS antarnegara itu memudahkan turis Malaysia membayar kopi di Bandung. Ia tidak menyelesaikan tagihan kontainer nikel. Keduanya sama-sama prestasi, tetapi memasukkan keduanya ke dalam satu kalimat bernama “kemandirian keuangan” akan membikin pembaca salah membayangkan ukurannya.
Majapahit sudah pernah mencoba, dan catatannya masih ada
Yang bikin cerita ini terasa akrab adalah karena kepulauan ini pernah menjalaninya.
Kerajaan-kerajaan Jawa dulu mencetak mata uangnya sendiri dari emas dan perak, dengan satuan seperti masa, tahil, kupang, dan atak. Lalu uang tembaga Tiongkok — di Jawa dikenal sebagai picis atau kepeng — mulai beredar terbatas pada akhir abad ke-10, lalu diimpor besar-besaran seiring melonjaknya perdagangan dengan Tiongkok pada abad ke-11 hingga awal abad ke-14.
Pada masa Majapahit, kepeng itu sudah menjadi alat tukar sehari-hari. Warganya bahkan menabung dengan mengisi celengan memakai koin buatan negeri orang. Kerajaan yang menguasai jalur niaga terbesar di Asia Tenggara pada zamannya menjalankan ekonomi domestiknya dengan uang yang dicetak kerajaan lain.
Alasannya masuk akal, kok. Kepeng melimpah, nilainya kecil sehingga pas untuk belanja pasar, dan diterima pedagang lintas negeri. Majapahit memperoleh likuiditas. Yang diserahkan cuma kendali — dan kendali itu baru terasa hilang ketika dibutuhkan.
Yang belum dijawab, dan yang menunggu di Jakarta
Deklarasi New Delhi sudah diadopsi. Isinya menegaskan tiga pilar kerja sama dan menyerukan sistem multilateral tanpa dominasi satu pemain. Presiden Xi Jinping mendesak Global Selatan mereformasi arsitektur keuangan global sambil menjaga rantai pasok di tengah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat–Iran. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan perlunya menjembatani jarak antara komitmen dan hasil.
Pertanyaan sederhana yang belum dijawab: berapa target porsi perdagangan intra-BRICS yang hendak dialihkan ke mata uang lokal, dalam tenggat berapa tahun, dan memakai mekanisme penyeimbang apa bagi anggota yang mengalami defisit struktural seperti kita. Tanpa itu, deklarasi bertahan sebagai pernyataan niat yang sangat rapi tata bahasanya.
Sementara itu, ujian yang lebih dekat justru menunggu di rumah sendiri. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bersidang pada 22–23 September 2026, dan itu rapat pertama bagi Destry Damayanti sejak dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031. Ia pula yang memimpin delegasi Indonesia bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS di Mumbai, 9–10 September 2026.
Kondisi yang menantinya tidak ramah. BI-Rate bertahan di 5,75 persen sejak dinaikkan pada Juni 2026, padahal pada Februari–Maret 2026 masih 4,75 persen. Cadangan devisa akhir Agustus 2026 tercatat USD 146,5 miliar, meningkat USD 1,2 miliar dibanding Juli, tetapi masih lebih rendah USD 8,1 miliar dibanding posisi akhir Januari 2026 yang sebesar USD 154,6 miliar. Harga minyak mentah Indonesia menyentuh USD 89,43 per barel pada Agustus 2026, melonjak USD 7,75 dari bulan sebelumnya. Inflasi Agustus 2026 berada di 3,19 persen secara tahunan.
Bagi kita yang tidak pernah diundang ke Bharat Mandapam, semua itu terbaca sebagai hal yang jauh lebih sederhana: harga barang impor, ongkos cicilan, dan nominal di struk belanja.
Arsitektur keuangan global dirundingkan dalam kerangka satu dekade. Kurs rupiah diputuskan dalam kerangka satu bulan. Dan Majapahit tidak kehilangan kendali moneternya lewat satu keputusan besar yang diumumkan di balairung — ia kehilangannya lewat ribuan transaksi kecil yang, satu per satu, tampak sepenuhnya masuk akal.***
Tinggalkan Balasan