Presiden Prabowo pastikan penurunan Rp2 juta per jemaah meski maskapai ajukan kenaikan hingga Rp8 juta. Publik menanti mekanisme teknis siapa yang menutup lonjakan biaya operasional.
KOSONGSATU.ID – Di tengah lonjakan harga avtur global akibat konflik Timur Tengah, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil keputusan yang kontradiktif dengan logika pasar. Ia memastikan biaya haji 2026 justru turun Rp2 juta per jemaah.
Kepastian ini disampaikan Prabowo saat memimpin Rapat Kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026) siang.
“Yang kita sudah putuskan adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kita pastikan biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar dua juta rupiah,” ujar Prabowo.
Di Balik Keputusan: Dua Maskapai Ajukan Kenaikan
Keputusan ini diambil meskipun Menteri Haji dan Umrah RI (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, mengungkapkan adanya potensi kenaikan biaya penerbangan yang signifikan.
Dua maskapai penerbangan haji utama telah mengirimkan surat resmi usulan biaya tambahan:
- Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah
- Saudi Airlines mengusulkan tambahan USD 480 per jemaah (sekitar Rp8,1 juta)
Usulan ini diajukan sebagai respons atas lonjakan harga avtur global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Skenario Tanpa Intervensi: Bisa Naik 51 Persen
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4/2026), Gus Irfan memaparkan skenario terburuk jika pemerintah tidak melakukan intervensi.
“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara pada skenario perubahan rute—jika pesawat terpaksa memutar karena konflik—biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen,” urai Gus Irfan .
Pertanyaan Besar: Siapa yang Menanggung Selisih?
Jika maskapai mengajukan kenaikan hingga Rp8 juta per jemaah, sementara Presiden memutuskan penurunan Rp2 juta, maka terdapat selisih sekitar Rp10 juta per jemaah yang harus ditutup.
Prabowo menyebut keputusan ini sebagai bentuk “keberanian pemerintah melindungi rakyat paling bawah”. Namun, ia belum merinci dari mana sumber pendanaan untuk menutup lonjakan biaya operasional tersebut.
“Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah,” tegas Prabowo .
Tiga Skenario Penutupan Selisih
Para pengamat kebijakan publik menilai setidaknya ada tiga kemungkinan skenario yang bisa diambil pemerintah:
- Subsidi APBN – Negara menanggung seluruh atau sebagian lonjakan biaya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Risikonya, defisit anggaran bisa membengkak.
- Subsidi Silang – Jemaah haji reguler dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menanggung sebagian biaya jemaah kurang mampu. Skema ini pernah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
- Efisiensi Operasional – Pemerintah melakukan negosiasi ulang dengan maskapai, mencari rute lebih efisien, atau memangkas komponen biaya non-esensial lainnya dalam BPIH.
Kalkulasi Ulang Sedang Berlangsung
Gus Irfan menyatakan bahwa pihak Kemenhaj saat ini sedang melakukan kalkulasi ulang secara mendalam berdasarkan arahan Presiden. Fokus utama pemerintah adalah memastikan agar kenaikan biaya operasional tidak membebani keuangan pribadi para calon jemaah haji.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian teknis mengenai berapa persisnya BPIH 2026 setelah dipotong Rp2 juta; dari mana sumber dana untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan avtur; atau apakah seluruh jemaah haji 2026 akan menikmati penurunan yang sama.
Risiko yang Masih Mengintai
Gus Irfan juga memperingatkan bahwa situasi geopolitik di Timur Tengah masih dinamis. Jika konflik Iran-Israel terus memanas dan memaksa perubahan rute penerbangan, waktu tempuh bisa bertambah hingga 4 jam lebih lama. Hal ini berpotensi menambah biaya operasional secara signifikan.
“Kami terus memantau perkembangan. Keputusan final akan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan jemaah dan keberlanjutan penyelenggaraan haji,” ujar Gus Irfan.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah. Apakah APBN siap menanggung selisih biaya, atau ada skema lain yang belum diumumkan? Satu hal yang pasti: janji penurunan biaya haji di tengah badai avtur adalah komitmen politik yang menuntut konsekuensi fiskal tidak main-main.***
0 Komentar