Prof. Quraish Shihab mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa kekuasaan politik adalah titipan Tuhan demi menegakkan keadilan sosial.
Oleh: Faried Wijdan | Penulis KosongSatuID
Malam Peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara pada Selasa (10/3/2026) memotret sebuah peristiwa yang jauh lebih bermakna daripada sekadar seremoni keagamaan. Publik menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan politik yang berpusat di Istana tunduk sejenak untuk mendengarkan teguran moral.
Interaksi antara cendekiawan Muslim Prof. Quraish Shihab dan Presiden Prabowo Subianto malam itu memberikan kita pelajaran penting tentang relasi ideal antara pemimpin negara dan penasihat spiritualnya.
Kritik Lembut Berbalut Doa
Quraish Shihab hadir tidak sekadar untuk memimpin doa penutup. Ia membawa pesan fundamental mengenai hakikat kekuasaan yang ia bungkus dengan sangat elegan melalui kisah gurunya, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, di Mesir. Melalui kisah tersebut, Quraish mengingatkan sang Presiden bahwa tidak ada satu pun manusia yang menggenggam kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan.
Pendekatan ini menunjukkan kelas seorang ulama besar. Ia tidak menggurui, namun pesannya menembus langsung ke jantung kesadaran. Quraish menegaskan bahwa dukungan rakyat bukanlah sebuah cek kosong yang bisa penguasa nikmati begitu saja. Ada syarat mutlak yang menyertainya: keadilan.
Hal ini tecermin kuat dalam kutipan doa yang ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo: “Tapi, kalau Bapak, kalau Yang Mulia katanya, adalah menjabat jabatan ini karena takdir Yang Mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga Yang Mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak.”
Keadilan sebagai Prasyarat Perdamaian
Lebih lanjut, pesan Quraish melampaui batas-batas teologis dan menyentuh ranah praksis bernegara. Ia secara lugas mendorong Kepala Negara untuk menegakkan keadilan seperti yang diteladankan oleh Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi.
Pernyataan ini menyoroti satu realitas penting: perdamaian tidak akan pernah berdiri tegak di atas ketidakadilan. Mewujudkan kedamaian dengan cara membungkam kebenaran atau membiarkan korupsi merajalela hanyalah ilusi. Oleh karena itu, tugas utama penguasa adalah memastikan instrumen negara bekerja untuk melindungi hak rakyat, bukan melayani segelintir elite.
Kesadaran Sang Penguasa
Di sisi lain, respons Presiden Prabowo Subianto patut kita apresiasi. Ia menerima pesan tersebut tidak dengan sikap defensif, melainkan dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Pengakuan Prabowo bahwa kekuasaan adalah titipan Tuhan menjadi modal awal yang baik bagi sebuah pemerintahan.
Dalam sambutannya, Presiden meresapi nasihat tersebut dan menyatakan, “Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir, dan kekuasaan itu bersumber dari pada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sang pemimpin menyadari beban amanah yang ia pikul. Kekuasaan bukanlah sebuah privilese untuk dinikmati, melainkan sebuah instrumen—sebuah “penugasan”—untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Ujian Pembuktian di Lapangan
Sebagai penutup, momen keakraban ketika Presiden Prabowo menggandeng tangan Quraish Shihab menuruni anak tangga podium memberikan simbolisme yang kuat. Negara, dengan seluruh kekuatan dan otoritasnya, sejatinya selalu membutuhkan tuntunan kebijaksanaan agar tidak kehilangan arah.
Namun, kesadaran intelektual dan panggung keakraban di Istana ini baru langkah pertama. Ujian sesungguhnya menunggu di luar gerbang Istana. Publik kini menanti bagaimana “penugasan” untuk membela keadilan dan kejujuran itu mewujud dalam kebijakan nyata. Sebab, sebaik-baiknya nasihat dan doa, ia hanya akan mengubah keadaan jika penguasa memiliki keberanian politik untuk mengeksekusinya di lapangan.***
Tinggalkan Balasan