Metafora kutu busuk di kursi kecil ini kembali terasa relevan dalam politik Indonesia.
KOSONGSATU.ID – Ungkapan “kintel lungguh dingklik” muncul dari tradisi bahasa Jawa klasik. Secara terminologi, kintel berarti kutu busuk, lungguh berarti duduk, dan dingklik adalah bangku kecil tanpa sandaran. Sebuah gambaran tentang makhluk parasit yang duduk manis di kursi kehormatan.
Frasa ini kemudian ditafsirkan para pujangga Mataram, termasuk Ronggowarsito, sebagai kritik moral terhadap elite yang tak layak berkuasa.
Istilah ini memang tak tercatat di naskah Jayabaya era Kediri. Ia muncul jauh kemudian, saat para pujangga menafsir ulang ajaran dan pitutur kuno untuk menjelaskan keruntuhan moral bangsanya.
Pada masa penuh kegoncangan politik dan kolonialisme, metafora “kintel lungguh dingklik” menjadi simbol dunia yang terbalik: ketika pengisap darah rakyat justru duduk di kursi kuasa.
Maknanya jelas. Kutu busuk adalah lambang parasit. Duduk di bangku menunjukkan posisi kekuasaan. Digabungkan, ia menjadi peringatan keras: jabatan diduduki oleh yang tak pantas. Kekuasaan berubah menjadi alat mengisap, bukan mengabdi.
Relevansi itu terasa nyata hari ini. Indonesia menghadapi konflik kepentingan elite, korupsi di sektor strategis, dan perebutan jabatan yang lebih didorong ambisi daripada kompetensi.
Di tengah kisruh ormas besar, tarik-menarik tambang, hingga rotasi jabatan bernuansa politik, publik melihat pola serupa: kursi penting ditempati bukan oleh yang terbaik, tetapi oleh yang paling lihai menegosiasikan kepentingan.
Keadaan ini makin rumit ketika hukum gagal memberi efek jera. Pejabat yang terseret kasus besar tetap bertahan. Proyek publik dikuasai kelompok tertentu.
Di ruang digital, figur dangkal justru menonjol karena sensasi, bukan kualitas. Semua ini menunjukkan betapa konsep “kintel lungguh dingklik” bukan sekadar metafora lama, tetapi cermin realitas.
Padahal nilai Jawa menekankan tata tentrem kerta raharja — keadaan ketika kekuasaan selaras dengan keadilan. Ketika kursi diisi oleh orang yang jujur dan cakap. Penyimpangan atas nilai itu melahirkan kalabendu: rusaknya tatanan sosial karena rusaknya nurani.
Indonesia butuh pemimpin yang tak sekadar duduk, tetapi layak didudukkan. Butuh pejabat yang mengembalikan kepercayaan publik. Butuh elite yang berhenti menjadi kintel dan mulai kembali menjadi pamong.
“Kintel lungguh dingklik” bukan ramalan. Ia peringatan. Dan peringatan itu terasa semakin keras hari ini.***
Tinggalkan Balasan