Di Vladivostok, Presiden membuka 138 blok eksplorasi untuk Rusia. Di dalam negeri, produksi minyak harian merosot ke 578.156 barel — hanya 95 persen dari target APBN.
KOSONGSATU.ID — Ada dua angka yang datang dari dua arah berbeda pekan ini, dan keduanya sulit didamaikan.
Yang pertama datang dari Vladivostok. Rabu, 3 September 2026, di hadapan Vladimir Putin dalam Eastern Economic Forum ke-11, Presiden Prabowo Subianto membuka pintu lebar-lebar.
“Indonesia kini telah membuka 138 blok eksplorasi energi, dan kami mengundang kelompok-kelompok Rusia,” katanya.
Angka kedua datang dari Senayan, sepekan sebelumnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman melaporkan produksi minyak nasional Januari–Juli 2026 hanya mencapai 578.156 barel per hari.
Target APBN mematok 610.000 barel. Realisasinya 95 persen. Blok Rokan hanya menyetor 133.581 barel dari target 163.859, sementara Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil terpuruk di 124.266 barel dari 148.500.
Dua angka itu sebenarnya membicarakan hal yang sama: cadangan yang tersisa, dan siapa yang akan menggalinya.
Angka yang Tidak Berjodoh
Mari kita periksa angka 138 itu.
Pada 6 Februari 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot mengumumkan pemerintah menawarkan 110 wilayah kerja migas sepanjang tahun ini — melonjak dari 75 wilayah kerja pada 2025. Laode menyebut penambahan sebesar itu “belum pernah terjadi”.
Lalu dari mana angka 138 muncul?
Kalau 138 blok itu memang seluruhnya blok eksplorasi migas, jumlahnya melampaui rencana lelang nasional 2026. Kalau ia mencakup blok mineral, panas bumi, atau sisa lelang yang tak laku pada tahun-tahun sebelumnya, publik berhak mengetahui komposisinya.
Sampai naskah ini disusun, Kementerian ESDM belum merinci angka tersebut dalam keterangan resmi mana pun.
Ini bukan soal remeh. Lelang tahap pertama 2026 yang dibuka di ajang IPA Convex, Tangerang, pada 20 Mei hanya memuat 13 wilayah kerja — dua lewat penawaran langsung, sebelas lewat tender reguler.
Dari 110 yang dijanjikan pada Februari, baru 13 yang benar-benar naik ke meja lelang pada Mei.
Menawarkan blok itu mudah. Membuat orang menggalinya, urusan yang sama sekali lain.
Janji yang Sudah Berumur Delapan Tahun
Di forum yang sama, Prabowo mengumumkan Rusal — produsen aluminium terbesar dunia asal Rusia — “akan masuk secara besar-besaran ke Indonesia dan mengembangkan kilang bersama dengan kelompok-kelompok usaha Indonesia”.
Kalimat itu terdengar segar. Sayangnya tidak.
Pada April 2018, Duta Besar Indonesia untuk Rusia M. Wahid Supriyadi mengabarkan hal yang nyaris identik: Rusal berminat membangun smelter di Kalimantan Barat dan sedang berunding dengan Inalum serta Antam.
Delapan tahun berlalu. Smelter itu belum berdiri.
Selain Rusal, forum kemarin juga menghasilkan nota kesepahaman produksi pupuk berbasis gas di kawasan Timur Jauh Rusia. Polanya konsisten: dokumen ditandatangani, tepuk tangan diberikan, lalu waktu berjalan.
Nilai perdagangan kedua negara memang meningkat. Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov menyebut angkanya mencapai USD 5 miliar atau sekitar Rp87,5 triliun pada akhir 2025, dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya.
Tetapi mari kita letakkan angka itu pada skalanya. Ekspor Indonesia pada Juli 2026 saja sudah menyentuh USD 26,22 miliar dalam sebulan. Artinya, perdagangan setahun penuh dengan Rusia kira-kira setara sepekan perdagangan Indonesia dengan seluruh dunia.
Kemitraan ini besar dalam retorika, mungil dalam neraca.
“Kami Ingat Sejarah Itu”
Dalam pidatonya, Prabowo mengutip peribahasa Rusia odin v pole ne voin — satu orang di padang bukanlah pasukan — lalu menautkannya dengan gotong royong. Putin tersenyum. Ruangan bertepuk tangan lima kali.
Presiden juga menegaskan Indonesia “tidak mau bergabung dengan aliansi militer tertentu”, lalu menambahkan, “Kami ingat sejarah itu.”
Sejarah yang mana?
Pada awal 1960-an, Sukarno memang memperoleh sokongan persenjataan Uni Soviet untuk Trikora: kapal penjelajah yang kelak dinamai KRI Irian, pesawat pembom, kapal selam. Bantuan itu nyata, dan ia menentukan.
Tetapi sejarah tersebut memiliki paruh kedua yang jarang terdengar di podium. Utangnya diwariskan kepada rezim berikutnya, dan penyelesaiannya menyeret Indonesia berpuluh tahun — jauh setelah Sukarno tidak lagi berkuasa dan Uni Soviet sendiri membubarkan diri.
Yang diingat dari podium selalu bagian pemberiannya. Bagian penagihannya diwariskan diam-diam.
Di sinilah kutipan gotong royong itu justru menjadi pisau bermata dua. Dalam khazanah Jawa, gotong royong tidak pernah berarti seseorang datang membawa modal lalu pulang membawa hasil. Ia mensyaratkan sambatan — kesediaan untuk hadir ketika giliran tetangga tiba.
Pertanyaannya sederhana: ketika giliran Indonesia yang tiba, siapa yang akan hadir?
Yang Layak Diawasi
Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, dan sejak itu perdebatan tentang penafsiran “bebas aktif” tidak pernah benar-benar mereda.
Menawarkan blok energi kepada Rusia sendiri bukan pelanggaran apa pun. Kedaulatan Indonesia justru mencakup hak memilih mitra tanpa meminta izin siapa pun.
Yang layak diawasi adalah hal-hal yang lebih membumi. Apa persisnya komposisi 138 blok itu. Berapa syarat bagi hasil yang ditawarkan. Dan apakah kali ini nota kesepahaman benar-benar berubah menjadi tanah yang tergali.
Sebab pada akhirnya, blok eksplorasi tidak pernah menghasilkan setetes minyak pun. Sumurlah yang menghasilkannya.***
Tinggalkan Balasan