Destry Damayanti menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 menjadi 5,2–6 persen dan menempatkan investasi Danantara sebagai salah satu penopangnya. Namun, ia mengambil alih Bank Indonesia setelah pengunduran diri mendadak Perry Warjiyo dan di tengah kekhawatiran mengenai independensi bank sentral.
KOSONGSATU.ID — Destry Damayanti mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu sore, 2 September 2026.
Destry menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada Juli 2026 ketika masa jabatan keduanya masih berlangsung. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin bank sentral Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Destry dalam rapat paripurna pada Selasa, 1 September 2026. Sebelumnya, Destry menjadi calon tunggal yang diajukan untuk mengisi posisi Gubernur BI.
Setelah mendapat persetujuan DPR, Destry langsung membawa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh dalam rentang 5,2–6 persen pada 2027. Batas atas proyeksi tersebut merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak 2012 sekaligus sejalan dengan target pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Proyeksi itu lebih optimistis dibanding perkiraan pada era Perry Warjiyo yang menempatkan pertumbuhan 2027 dalam kisaran 5,1–5,9 persen.
Namun, target pertumbuhan menjadi ujian pertama bagi batas independensi BI. Bank sentral harus membantu mendorong ekonomi tanpa mengorbankan mandat menjaga rupiah dan inflasi.
Mengandalkan Investasi Danantara
Destry memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 akan ditopang peningkatan kepercayaan pelaku usaha dan investasi, terutama yang bersumber dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Danantara menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengelola aset negara dan menggerakkan investasi dalam proyek strategis. Lembaga itu juga ditempatkan dalam rencana penguatan tata kelola ekspor dan devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Destry menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemusatan ekspor komoditas strategis dan pengetatan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara, memperkuat cadangan devisa, dan menahan tekanan terhadap rupiah.
Pemerintah mulai menerapkan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi direncanakan masuk dalam sistem penjualan yang dikendalikan melalui badan usaha milik negara.
Keterlibatan BI dibutuhkan karena kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan arus valuta asing, cadangan devisa, serta stabilitas nilai tukar.
Namun, dukungan terhadap agenda Danantara juga memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh bank sentral akan masuk ke dalam program ekonomi pemerintah.
Destry menegaskan koordinasi antarlembaga tidak berarti mengurangi kredibilitas dan independensi BI. Menurut dia, kerja sama dengan pemerintah diperlukan karena persoalan ekonomi semakin kompleks, tetapi setiap lembaga harus tetap bekerja sesuai mandatnya.
Mewarisi Tekanan Rupiah dan Defisit Transaksi Berjalan
Optimisme pertumbuhan 6 persen berhadapan dengan tekanan pada sektor eksternal.
Defisit transaksi berjalan Indonesia melebar dari US$3,6 miliar atau 1 persen produk domestik bruto pada kuartal pertama menjadi US$12,5 miliar atau 3,3 persen PDB pada kuartal kedua 2026.
Defisit membesar akibat kenaikan impor minyak, penyusutan surplus perdagangan nonmigas, serta peningkatan pembayaran pendapatan primer ke luar negeri.
Neraca pembayaran Indonesia juga mencatat defisit US$0,9 miliar pada kuartal kedua. Defisit tersebut memang lebih rendah dibanding US$9,1 miliar pada kuartal sebelumnya karena ditopang arus investasi langsung dan investasi portofolio.
Cadangan devisa pada akhir Juni tercatat US$145,6 miliar, setara pembiayaan 5,6 bulan impor. Pada akhir Juli, cadangan devisa kembali turun menjadi sekitar US$145,3 miliar.
Tekanan eksternal membuat BI mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen pada Agustus. BI sebelumnya menaikkan suku bunga secara kumulatif 100 basis poin sejak Mei untuk menjaga rupiah dan menarik aliran modal asing.
Pada saat Perry mengundurkan diri, rupiah sempat turun ke sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan itu memperlihatkan sensitivitas pasar terhadap pergantian pimpinan dan kredibilitas kebijakan bank sentral.
Destry kini harus mencapai target pertumbuhan tanpa membuka tekanan baru terhadap rupiah, inflasi, dan cadangan devisa.
Pengunduran Diri Perry Menyisakan Pertanyaan
Pemerintah menyatakan Perry Warjiyo mengundurkan diri karena alasan pribadi. Namun, pergantian pimpinan BI berlangsung setelah muncul perbedaan kebijakan antara bank sentral dan Kementerian Keuangan.
Reuters, berdasarkan keterangan sejumlah sumber, melaporkan adanya ketegangan antara Perry dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai likuiditas dan strategi pertumbuhan.
Kementerian Keuangan mendorong penempatan Rp200 triliun dana pemerintah ke bank-bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas dan penyaluran kredit. Kebijakan itu berhadapan dengan langkah BI memperketat moneter demi menjaga rupiah.
Kementerian Keuangan juga mengkritik penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan imbal hasil tinggi karena dinilai menyerap likuiditas dan ikut meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.
Perry mengundurkan diri pada 27 Juli 2026, sehari setelah menyampaikan pandangan mengenai kebijakan ekonomi di Singapura. Ia tidak hadir ketika pengunduran dirinya diumumkan pemerintah.
Pengunduran diri di tengah masa jabatan itu memicu pertanyaan mengenai tekanan politik terhadap BI. Kekhawatiran bertambah setelah perubahan aturan memperluas peran bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus memperkuat pengawasan DPR terhadap regulator keuangan.
Masuknya Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, ke dalam jajaran deputi gubernur BI juga menjadi perhatian pasar terkait jarak institusional bank sentral dari pemerintah.
Stabilitas atau Mengejar Pertumbuhan
Destry menyatakan stabilitas tetap menjadi prioritas BI di tengah ketidakpastian global. Bank sentral akan menjaga inflasi, memastikan likuiditas yang memadai, dan menstabilkan nilai tukar.
Setelah dilantik, Destry berencana mengumpulkan seluruh anggota Dewan Gubernur BI untuk membagi bidang tugas dan menyusun fokus kebijakan.
Ia akan memimpin bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur. DPR mengesahkan ketiganya melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Susunan baru tersebut mengambil alih BI ketika pemerintah mengejar pertumbuhan lebih tinggi melalui ekspansi investasi, penambahan likuiditas perbankan, penguatan Danantara, dan pemusatan tata kelola ekspor.
Di sisi lain, BI menghadapi rupiah yang rentan, defisit transaksi berjalan yang melebar, impor energi yang meningkat, dan cadangan devisa yang menurun.
Karena itu, ujian terbesar Destry bukan hanya membawa pertumbuhan mencapai 6 persen. Ia juga harus membuktikan bahwa koordinasi dengan pemerintah tidak mengubah BI menjadi perpanjangan tangan kebijakan fiskal.***
Tinggalkan Balasan