Presiden Prabowo menargetkan 30 ribu Koperasi Merah Putih untuk menyalurkan barang subsidi pada 2026 dan berkomitmen memberantas birokrasi berbelit yang menyusahkan petani.
KOSONGSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Langkah ini diambil untuk mencegah manipulasi barang subsidi di pasar bebas.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menyebut barang bersubsidi dibiayai uang rakyat sehingga harus tersalurkan tepat sasaran.
“Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan,” kata Prabowo.
Ihwal penguasaan rantai pasok, pemerintah menegaskan tidak bermaksud menentang sistem pasar. Namun, Prabowo menyoroti tingkah pemodal besar yang kerap mengatur pergerakan barang.
“Tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar. Pasar bisa dimanipulasi dan dirusak oleh mereka yang menguasai modal besar,” tegasnya.
Target Koperasi dan Sorotan Birokrasi
Untuk mendukung penyaluran subsidi, pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdiri pada akhir 2026. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kerumitan birokrasi di Indonesia.
Ia mengakui sistem pemerintahan yang berbelit kerap disalahgunakan oleh birokrat nakal. Kondisi ini dinilai sangat merugikan, terutama bagi petani yang kesulitan mendapat pupuk.
“Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Ini harus kita berantas!” kata Prabowo.
Wacana Amnesti Khusus
Sebelumnya, Prabowo mendapati petani kesulitan mengakses pupuk sementara harga gabah kerap anjlok saat panen. Ia menyatakan pemerintah terus mencari jalan keluar tanpa saling menyalahkan.
Di tengah upaya pemberantasan birokrat nakal, ia membuka peluang pemberian pengampunan. Opsi ini ditujukan bagi mereka yang bersedia mengakui kesalahan dan mengembalikan hak negara.
“Kalau perlu kita memberi peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, sadar, dan mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya. ***
Tinggalkan Balasan