Akibatnya adalah “wakul glimpang”. Bakul terbalik dan isinya tumpah. Dalam kehidupan bernegara, yang jatuh bukan sekadar citra pejabat, tetapi juga pelayanan publik, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.
Kerusakan tersebut tidak berhenti pada pelaku. Kekayaan yang diperoleh melalui penyalahgunaan jabatan dapat menyeret keluarga ke dalam persoalan moral dan sosial yang lebih panjang.
“Yang saya takutkan, anak Anda nanti celaka, Anda celaka, keluarga Anda celaka,” kata Cak Nun dalam sebuah pertemuan bersama jemaah Kiai Kanjeng.
Sistem yang Membiarkan Wakul Terbalik
Korupsi juga tidak cukup dipahami sebagai kegagalan pribadi. Struktur kekuasaan yang tumpang tindih, perangkapan jabatan, dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan.
Ketika lembaga negara terikat oleh kepentingan politik yang sama, pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan menjadi lebih sulit. Penegakan hukum berisiko kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pejabat atau keluarga penguasa.
“Jadi jangankan memeriksa presiden, memeriksa anak presiden saja mikir-mikir,” kata pengasuh forum Maiyah tersebut.
Pembenahan moral karena itu perlu berjalan bersama perbaikan tata negara. Kewenangan harus dibatasi, fungsi pengawasan diperkuat, dan lembaga penegak hukum dijauhkan dari ketergantungan politik.
Persoalan serupa muncul di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas, lemahnya pengawasan, dan besarnya kewenangan petugas membuka ruang transaksi ilegal, mulai dari fasilitas sel hingga pengurusan remisi.
Penjara yang semestinya menjadi tempat pembinaan berisiko berubah menjadi pasar fasilitas bagi narapidana yang memiliki uang. Korupsi kemudian tidak berhenti setelah vonis dijatuhkan, tetapi berpindah ke balik tembok pemasyarakatan.
Filosofi wakul glimpang pada akhirnya mengingatkan bahwa kerusakan negara bermula ketika pemimpin lupa pada beban yang dipikulnya. Jabatan diperlakukan sebagai mahkota, bukan alat untuk bekerja melayani masyarakat.
Perbaikan harus dimulai dari pendidikan kejujuran, pembentukan karakter, dan pembangunan sistem yang tidak bergantung pada kebaikan pribadi seorang pejabat. Manusia berintegritas membutuhkan tata negara yang sehat, sementara sistem yang baik tetap memerlukan pemimpin yang tidak gembelengan.
Tinggalkan Balasan