Di mata rakyat jelata awal abad ke-20, H.O.S. Tjokroaminoto bukan sekadar pemimpin Sarekat Islam, melainkan harapan yang menjelma—seorang tokoh yang oleh banyak orang diyakini sebagai Ratu Adil yang lama dinanti.
KOSONGSATU.ID—Pada masa ketika penjajahan Belanda menekan kehidupan ekonomi dan martabat pribumi, nama Tjokroaminoto bergema jauh melampaui batas organisasi. Ia hidup di tengah rakyat, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, dan menyuarakan keadilan di saat keadilan terasa mustahil. Tak mengherankan jika pengaruhnya meluas ke ranah yang lebih simbolik: mitos, kepercayaan, dan harapan kolektif.
Sejarawan Belanda, Korver, dalam bukunya Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil? (1985), merekam suasana luar biasa ketika Tjokroaminoto menghadiri pertemuan Sarekat Islam di Situbondo. Sekitar 7.000 anggota SI dan lebih dari 20.000 warga berdesakan hanya untuk melihatnya. Mereka berebut mencium tangan, bahu, tepi jas, bahkan kaki—sebuah ekspresi keyakinan bahwa di hadapan mereka berdiri “Sang Juru Selamat”, “Raja Jawa pilihan rakyat yang baru”. Banyak yang bersumpah tak akan pulang sebelum menyaksikan Tjokro dengan mata kepala sendiri, dan mereka menunggu dengan sabar, seolah waktu berhenti demi satu sosok.
Di puncak popularitasnya, Tjokroaminoto bahkan dijuluki Heru-Tjokro. Istilah ini merujuk pada tradisi Jawa tentang Ratu Adil, figur mesianik yang dipercaya akan membebaskan tanah Jawa dari penderitaan dan penjajahan. Nama itu berakar dari gelar Pangeran Diponegoro—Sultan Abdul Hamid Herucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Kalifatul Rasul Tanah Jawa—yang dalam ingatan kolektif rakyat menjadi simbol perlawanan dan pembebasan. Dalam imajinasi rakyat, Tjokro adalah kelanjutan dari garis sejarah itu.
Ekspektasi pun meninggi. Masyarakat melihat Tjokro bukan hanya sebagai pemimpin politik, melainkan sosok dengan karomah, kelebihan yang melampaui manusia biasa. Ketika ia berpidato, rakyat menyimak dengan hening. Setelahnya, mereka berebut menyalaminya, menyentuh pakaiannya, seolah kebenaran mengalir dari tubuhnya. Suara baritonnya yang khas, gaya bicaranya yang bersemangat, serta kata-katanya tentang keadilan dan kebenaran menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ia muncul atas nama Islam—agama yang dalam tradisi eskatologisnya mengenal figur Imam Mahdi. Di mata sebagian orang, “yang ditunggu itu telah datang, dan namanya Cokro.”
Namun justru di titik inilah watak Tjokroaminoto tampak berbeda. Alih-alih memelihara mitos demi memperbesar pengaruh, ia menolaknya dengan tegas. Dalam Kongres Nasional Pertama Sentral Sarekat Islam di Bandung, ia secara terbuka membantah anggapan bahwa dirinya adalah Ratu Adil seperti yang diramalkan Jangka Jayabaya. Sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara mencatat dalam Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Tjokro justru mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak akan turun dari langit, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras, kesadaran, dan organisasi.
Di sinilah perbedaan mendasar antara milenarisme politik Eropa abad pertengahan dan “milenarisme ala Tjokro”. Jika di Eropa pemujaan tokoh sering berujung pada pasivitas massal, Tjokro mengarahkan harapan rakyat ke kerja politik nyata. Ia memahami bahwa pemujaan adalah bahasa protes masyarakat di bawah penjajahan Belanda, tetapi ia memilih mengubah energi itu menjadi gerakan terorganisasi. Barangkali karena itulah langkah hidupnya sering tampak “tidak normal” bagi zamannya: lahir dari keluarga priyayi yang mapan, ia justru meninggalkan kenyamanan demi hidup di tengah pergulatan rakyat. Dari sanalah gelar “Raja Jawa” menemukan maknanya—bukan raja bermahkota, melainkan pemimpin moral.
Pena sebagai Senjata
Di luar mimbar dan rapat akbar, Tjokroaminoto juga bertarung lewat tulisan. Ia menjadi kontributor tetap majalah Bintang Surabaya, lalu mendirikan NV Setia untuk menerbitkan harian Utusan Hindia. Koran ini dipimpinnya sendiri, dengan tulisan-tulisan tajam yang tanpa tedeng aling-aling mengecam kebijakan pemerintah penjajah. Ketajaman itu berbuah represi: pada 1923, Utusan Hindia dilarang terbit. Dua tahun kemudian, bersama Agus Salim, ia kembali menyalakan api perlawanan lewat harian Fajar Asia di Yogyakarta.
Cita-citanya jelas dan modern untuk ukuran zamannya. Ia membayangkan Indonesia memiliki pemerintahan sendiri, lengkap dengan parlemen yang melahirkan undang-undang. Gagasan ini ia lontarkan pada Kongres Nasional Pertama Central Sarekat Islam tahun 1916. Dua tahun berselang, pemerintah penjajah Belanda merespons dengan membentuk Dewan Rakyat (Volksraad). Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan Agus Salim terpilih sebagai anggota—sebuah pengakuan diam-diam bahwa suara pribumi tak lagi bisa diabaikan.
Meski pemerintah penjajah Hindia Belanda menolak mengesahkan Sarekat Islam secara nasional, organisasi ini tetap hidup dengan status badan hukum di tingkat lokal. Di tangan Tjokro, SI tumbuh eksplosif. Dalam rentang 1917–1919, jumlah anggotanya melonjak dari sekitar 825.000 menjadi 2,5 juta orang. Angka itu menjadikan SI kekuatan sosial-politik terbesar pada masanya.
Bagi rakyat pribumi, Tjokro adalah Ksatria Piningit—sosok tersembunyi yang akhirnya muncul. Bagi pemerintah penjajah, ia adalah figur yang harus diperhitungkan, bahkan diawasi.
Akhir Sebuah Zaman
Hari Senin Kliwon, 10 Ramadhan 1353 H—bertepatan dengan 17 Desember 1934—H.O.S. Tjokroaminoto wafat dan dimakamkan di Kuntjen, Yogyakarta. Kepergiannya menandai akhir satu bab penting dalam sejarah pergerakan nasional.
Duka datang dari berbagai arah. Soekarno, mantan murid sekaligus mantan menantunya, menulis surat duka kepada Oetari, putri sulung Tjokro. Surat itu mengejutkan Oetari, yang tak menyangka Soekarno akan menghubunginya. Media pun ramai memberitakan wafatnya: dari Penindjauan, Sinar Pasundan, Sipatahunan, Pewarta Surabaja, hingga surat kabar Belanda seperti Het Indische Volk.
Tjokroaminoto pergi tanpa mahkota, tanpa mitos yang ia rawat sendiri. Namun jejaknya tertinggal dalam kesadaran bangsa: bahwa harapan rakyat, betapapun berbalut mitologi, harus diarahkan pada kerja nyata. Ia menolak menjadi Ratu Adil—dan justru karena itu, ia dikenang sebagai guru bangsa.***
0 Komentar