Rombongan selanjutnya menempuh perjalanan darat menuju Bangkok sebelum diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah memindahkan lokasi keberangkatan dari Mae Sot ke Bandara Don Mueang karena jumlah orang yang dipulangkan cukup besar.

Rangkaian itu menunjukkan Thailand lebih banyak berperan sebagai negara transit sekaligus fasilitator pemulangan. Karena itu, penggunaan frasa “dipulangkan Thailand” berpotensi menimbulkan kesan bahwa seluruh WNI ditemukan atau bekerja di wilayah Thailand.

Formulasi “dipulangkan melalui Thailand” atau “dengan fasilitasi Thailand” lebih tepat digunakan sampai pemerintah membuka lokasi asal setiap kelompok.

Status Korban Memerlukan Asesmen

Status korban juga tidak dapat dilekatkan secara otomatis kepada seluruh WNI yang terlibat dalam jaringan penipuan daring. Bahkan setelah pemulangan 554 orang tersebut, pemerintah masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan status masing-masing orang.

“Korban juga akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, sebelum mereka dipulangkan ke wilayah masing-masing rumahnya. Kita juga akan memastikan apakah mereka semua korban, atau ada indikasi pelaku,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada 18 Maret 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI 2024 mencatat 6.782 kasus terkait penipuan daring sepanjang 2020 hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, 1.348 kasus atau sekitar 20 persen diidentifikasi memiliki dimensi tindak pidana perdagangan orang.

Kemlu menemukan sebagian WNI mengalami persoalan ketenagakerjaan atau keimigrasian. Pemerintah juga menemukan orang yang kembali bergabung dengan jaringan serupa setelah sebelumnya dipulangkan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa angka pemulangan tidak otomatis sama dengan jumlah korban. Asesmen individual diperlukan untuk membedakan korban eksploitasi, pekerja bermasalah, pelanggar keimigrasian, perekrut, saksi, dan orang yang diduga terlibat secara sadar.

Kerja Sama Bukan Mekanisme Baru

Indonesia dan Thailand telah memiliki forum Indonesia–Thailand Security Dialogue. Forum tersebut membahas terorisme, kejahatan transnasional, kejahatan siber, perdagangan manusia, dan pelindungan WNI.