Indonesia dan Thailand menjanjikan penguatan penindakan penipuan daring. Namun, pemerintah belum memerinci asal, status hukum, dan tenggat pemulangan hampir 1.500 WNI.

KOSONGSATU.ID – Pemerintah Indonesia menyebut hampir 1.000 warga negara Indonesia telah dipulangkan dengan fasilitasi Thailand, sedangkan sekitar 500 orang lainnya masih menunggu pemulangan. Namun, kedua kelompok itu belum disertai perincian periode, negara asal, lokasi penampungan, dan hasil pemeriksaan masing-masing orang.

Pernyataan mengenai pemulangan itu muncul dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. Kedua negara menyatakan akan memperkuat kerja sama menghadapi penipuan daring, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara.

Namun, rincian angka hampir 1.000 dan sekitar 500 WNI masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Presiden, ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

Pemulangan Melalui Thailand

Thailand sebelumnya memfasilitasi pemulangan 554 WNI yang dikeluarkan dari pusat penipuan daring di Myawaddy, Myanmar, pada Maret 2025. Pemulangan berlangsung dalam dua tahap pada 18 dan 19 Maret 2025 melalui Bandara Don Mueang, Bangkok.

“Terima kasih kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Maret 2025.

Sebanyak 400 WNI tiba pada tahap pertama, Selasa, 18 Maret 2025. Sebanyak 154 orang lainnya dipulangkan pada tahap kedua, Rabu, 19 Maret 2025.

Sugiono mengatakan operasi tersebut tidak mudah karena para WNI dikeluarkan dari wilayah konflik dan harus melintasi perbatasan Myanmar–Thailand.

“Koordinasi yang juga dilakukan tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut,” ujar Sugiono.

Sebelum diterbangkan ke Indonesia, para WNI diseberangkan dari Myawaddy menuju Mae Sot, Thailand. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan keimigrasian, dan mekanisme identifikasi korban perdagangan orang.