Pemerintah Gerojok Bank Rp200 T untuk Kredit – Benarkah Suntikan Ini Bisa Ubah Nasib Rakyat Kecil?

Pemerintah suntik Rp200 triliun ke bank untuk mendorong kredit produktif. Langkah berani ini diharapkan bisa menghidupkan UMKM, tetapi rawan salah sasaran jika pengawasannya longgar.

KOSONGSATU.ID–Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi dan seretnya akses kredit ke sektor riil, pemerintah mengambil langkah yang jarang—dan berani.

Pada Rabu, 10 September 2025, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa negara menarik Rp200 triliun dari kasnya di Bank Indonesia untuk ditempatkan ke perbankan.

Uang sebesar itu tidak untuk dibelanjakan pemerintah. Bukan pula untuk membeli utang negara. Tapi untuk memaksa bank menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Lihat Juga:

Mengapa Menkeu Memotong Dana Transfer ke Daerah dan Kenapa Para Gubernur Menolak?

“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Istana, Rabu (10/9).

Langkah ini didukung penuh Presiden Prabowo Subianto, dan langsung dieksekusi lewat transfer dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan SiLPA — simpanan negara yang selama ini hanya mengendap di rekening BI, tak ikut berputar di perekonomian riil.

Dari Laci Negara ke Kantong Kredit: Apa Artinya untuk Masyarakat?

Dalam angka, kebijakan ini tampak teknokratis. Tapi, di balik jargon dan skema fiskal, tersimpan pertaruhan besar: mampukah uang ini menggerakkan ekonomi rakyat?

Bagi Tya (36), pedagang makanan kecil di Depok, Jawa Barat, mengakses kredit bank adalah mimpi yang belum kesampaian. Ia tak punya agunan, tak punya catatan keuangan rapi, dan sering kali hanya mendapat jawaban, “coba ke koperasi saja.”

“Kalau pemerintah memang kasih tekanan ke bank supaya lebih terbuka, saya mau banget pinjam modal. Sekarang saya cuma muter uang hasil dagang buat beli bahan besok. Enggak bisa berkembang,” katanya.

Cerita seperti Tya bukan satu dua. Di sektor UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, akses terhadap pembiayaan formal masih sangat terbatas. Bank lebih nyaman menggelontorkan kredit ke korporasi besar atau investasi surat berharga yang lebih aman.

Di sinilah kebijakan Purbaya mencoba membalik arah.