Tiga puluh tahun lalu, Indonesia nyaris punya reaktor nuklir pertamanya di Semenanjung Muria. Studi kelayakan sudah rampung, tapak sudah dipilih, lalu krisis 1998 menghentikan semuanya. Kini wacana itu bangkit lagi, tapi di Bangka.
KOSONGSATU.ID – Dunia sedang dilanda demam nuklir lagi. Per Agustus 2026, sekitar 80 reaktor sedang dibangun di berbagai negara, dengan 120 lainnya masih direncanakan.
Mayoritas proyek ini terpusat di Asia. Total ada 440 reaktor beroperasi di 31 negara, dengan kapasitas gabungan sekitar 400 gigawatt.
Momentum kali ini didominasi reaktor modular kecil, alias Small Modular Reactor (SMR), bukan lagi reaktor raksasa konvensional seperti dulu.
Pipeline proyek SMR global sudah menembus 22 gigawatt, dengan nilai komitmen investasi mencapai 176 miliar dolar AS.
TerraPower baru mengantongi izin konstruksi komersial pertama untuk reaktor non-air ringan. Proyek Darlington BWRX-300 di Kanada sudah menuangkan beton pertamanya.
Reaktor Linglong One di Tiongkok pun sudah tersambung ke jaringan listrik. Arus global sedang bergerak cepat ke arah nuklir.
Indonesia ikut terseret arus ini. Pemerintah menargetkan energi nuklir masuk jaringan listrik nasional pada 2032.
Kapasitas awalnya 500 megawatt, dibangun di Pulau Gelasa, Bangka Belitung, memakai teknologi Thorcon Molten Salt Reactor (TMSR500). Konstruksi ditarget mulai 2027.
Sebelum euforia ini melaju terlalu jauh, ada baiknya menengok satu titik di peta yang dulu nyaris jadi lokasi reaktor nuklir pertama Indonesia: Semenanjung Muria, Jepara.
Bibit yang Ditanam Sejak Era Bung Karno
Gagasan PLTN di Indonesia jauh lebih tua dari yang dibayangkan banyak orang. Wacananya pertama muncul pada 1956, lewat seminar-seminar di kampus Bandung dan Yogyakarta.
Ide itu baru mengkristal pada 1972, saat BATAN bersama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik membentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN).
Dari 14 lokasi yang diusulkan di Jawa, Semenanjung Muria dipilih jadi kandidat terkuat pada 1975. Daratannya yang menjorok ke Laut Jawa dinilai cocok secara geologis.
Sejak titik itu, proyek Muria melewati serangkaian studi kelayakan yang melibatkan hampir semua kekuatan nuklir dunia.
Pemerintah Italia membiayai studi kelayakan pertama pada 1978. IAEA, Amerika Serikat lewat Bechtel, Prancis lewat SOFRATOME, dan Italia lewat CESEN mengevaluasi ulang pada 1985.
Dekade 1990-an: Titik Paling Dekat Menuju Realisasi
Momentum paling serius justru terjadi di dekade 1990-an. BAKOREN melakukan studi kelayakan komprehensif pada 1989, lengkap investigasi mendalam calon tapak.
Pada Agustus 1991, Menteri Keuangan RI meneken kontrak dengan konsultan Jepang, NEWJEC Inc, untuk merampungkan studi kelayakan pembangunan PLTN.
Hasilnya keluar pada 1993, berjudul “Feasibility Study of the First Nuclear Power Plants at Muria Peninsula Region”. Laporan ini merekomendasikan bukan cuma satu reaktor.
NEWJEC menyarankan pemerintah membangun 12 reaktor berkapasitas 600 megawatt masing-masing, jauh lebih ambisius dibanding rencana Bangka hari ini.
Proses pemilihan tapak rampung Mei 1996. Dari tiga kandidat lokasi, tapak milik PLN di Ujung Lemahabang keluar sebagai yang terbaik.
Studi menyimpulkan reaktor jenis light water reactor berkapasitas 500-900 megawatt bisa dibangun di sana. Konstruksi direncanakan mulai digarap 1997.
Tapi tahun itu jadi titik baliknya. Krisis finansial Asia yang meledak pertengahan 1997 menghantam fondasi ekonomi Indonesia, dan proyek itu ditunda.
Setahun berikutnya, di tengah krisis moneter yang berubah jadi krisis politik dan berujung Reformasi 1998, proyek PLTN Muria resmi gagal dilanjutkan.
Bukan karena teknologinya ditolak, bukan pula studi kelayakannya cacat, melainkan karena negara sedang paling rapuh secara ekonomi dan politik.
Ketika Wacana Dibangunkan Lagi, Warga Menolak
Proyek Muria sempat dibangunkan lagi pertengahan 2000-an. Kali ini yang berubah bukan cuma kondisi makroekonomi, tapi juga kesadaran publik.
Pada 2007, gelombang penolakan besar datang dari warga Jepara dan Kudus, dengan aksi unjuk rasa di berbagai titik.
Puncaknya terjadi 2 September 2007, ketika NU cabang Jepara mengeluarkan keputusan yang mengharamkan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.
Alasannya konkret: PLTN dinilai cuma menyumbang 2-4 persen kebutuhan energi nasional, sementara risiko limbah radioaktifnya dianggap terlalu besar.
Sikap ini didukung Walhi, Greenpeace, dan partai PKB. Sejak saat itu, Muria praktis dicoret dari peta rencana nuklir Indonesia.
Muria sebagai Cermin untuk Bangka
Sejarah Muria penting dibaca ulang justru saat pemerintah kembali mengejar target 2032 untuk PLTN Bangka.
Sejumlah ahli sudah mengingatkan rencana ini berisiko dan kurang realistis, mengingat kesiapan teknologi, regulasi, dan kepercayaan publik masih jadi pertanyaan besar.
Polanya cukup jelas berulang. Indonesia sudah tiga kali serius menggarap wacana PLTN: era 1970-an, era 1990-an yang nyaris terealisasi, dan era 2000-an yang kandas.
Setiap kali proyek ini gagal, penyebabnya bukan cuma soal fisibilitas teknis, tapi kombinasi guncangan ekonomi-politik dan legitimasi sosial yang rapuh.
Ironisnya, dunia hari ini justru bergerak makin cepat ke nuklir lewat SMR yang diklaim lebih murah dan aman dibanding reaktor konvensional era Muria dulu.
Pertanyaannya untuk Bangka bukan lagi soal bisa atau tidaknya reaktor dibangun secara teknis, melainkan apakah pemerintah sudah belajar dari kegagalan Muria.***
Rujukan:
- Jejak Nuklir di Semenanjung Muria – Majalah Tambang
- InfoPublik – Sejarah Perjalanan Indonesia Menuju Implementasi PLTN
- Menggugat Nuklir Gunung Muria – LIPI
- Masyarakat Jepara Unjukrasa Tolak PLTN Semenanjung Muria – Republika
- Program Nuklir Indonesia – Wikipedia
- Rencana RI Punya Pembangkit Nuklir Makin Nyata – CNBC Indonesia
- Target Energi Nuklir Indonesia 2032, Mungkinkah? – CNN Indonesia
- Para Ahli Sebut Rencana Proyek PLTN Tak Realistis dan Berbahaya – Mongabay
- Plans For New Reactors Worldwide – World Nuclear Association
- Small Modular Reactor (SMR) Global Project Tracker – World Nuclear Association
Tinggalkan Balasan