Mengapa Pejabat Harus Gemar Membaca

Iklan

Membaca bagi seorang pejabat bukan lagi sekadar hobi pengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Ada beberapa alasan kuat mengapa hal ini tidak bisa ditawar:

  • Memperluas Wawasan: Buku membantu pejabat memahami akar persoalan, sejarah masalah, dan menemukan alternatif solusi dari pengalaman pihak lain, bukan sekadar membaca laporan teknis yang sumir.
  • Menumbuhkan Empati: Karya sastra dan biografi melatih kepekaan batin. Pejabat yang literat akan tercegah dari kebiasaan merendahkan atau menyakiti hati rakyat melalui ucapan dan pernyataannya.
  • Kekuatan Public Speaking: Wawasan yang kaya akan memudahkan penyusunan argumen dan narasi kebijakan dengan bahasa yang elegan serta bermakna.
  • Membangun Kredibilitas: Rakyat lebih menghormati dan memercayai pemimpin yang berwawasan luas, yang mampu mengutip referensi bernilai dalam setiap pidato publiknya.

Literasi adalah Tanggung Jawab Moral Pejabat

Pejabat harus meletakkan literasi sebagai tanggung jawab moral yang mengikat. Di tengah krisis keteladanan, tokoh seperti Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena konsistensinya membumikan kegemaran membaca sejarah, strategi, hingga sastra—yang tercermin jelas dalam kedalaman narasi pidatonya.

Bangsa yang literat hanya bisa lahir dari rahim pemimpin yang literat. Pejabat tidak cukup hanya melek teknologi atau ekonomi; mereka wajib melek literasi. Buku melatih mereka menyintesiskan pemikiran, mengolah pengetahuan, dan pada akhirnya, berbicara dengan bijaksana.

Baca Juga:
Ratu Adil Dipercaya Selalu Datang, tapi Keadilan Tak Pernah Tiba

Refleksi Penutup: Di Manakah Para Penerus Itu Berada?

Kehadiran patung Bung Karno yang tengah khusyuk membaca di Istana Gebang seharusnya menjadi tamparan keras bagi ekosistem politik kita. Menjadi politisi bukan sekadar seni mengumpulkan suara mayoritas, melainkan memimpin peradaban menuju arah yang lebih terang.

Ironisnya, saat ini banyak sekali politisi yang dengan bangga berteriak mengklaim diri sebagai seorang “Soekarnois”, namun justru malas mengalokasikan uangnya untuk membeli buku, apalagi meluangkan waktunya untuk membaca.

Mengagungkan Soekarno tanpa mewarisi tradisi intelektualnya adalah sebuah pengkhianatan sejarah. Jika penerus perjuangan Soekarno hari ini enggan menyelami lautan pengetahuan, maka politik kita selamanya hanya akan terjebak sebagai ajang perebutan kekuasaan yang tunagagasan.***