Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, menyatakan serangan 27 Februari menewaskan 133 pejabat Taliban, melukai lebih dari 200 orang, serta menghancurkan 73 pos militer Afghanistan.
Sebaliknya, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengklaim 55 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan darat dan sejumlah personel ditahan.
Hingga laporan ini disusun, belum ada verifikasi independen dari lembaga internasional terkait jumlah korban yang diklaim kedua pihak.
Krisis Kemanusiaan yang Membesar
Di luar statistik militer, korban terbesar adalah warga sipil.
Sejak 2023, Pakistan menjalankan kebijakan Illegal Foreigners Repatriation Plan (IFRP) yang menargetkan deportasi warga Afghanistan tanpa dokumen. Data pemerintah Pakistan sebelumnya menyebut lebih dari 1,7 juta warga Afghanistan terdampak kebijakan tersebut sejak tahap awal implementasi.
Kini, dengan perbatasan tertutup akibat perang, ribuan orang dilaporkan terjebak di wilayah konflik.
Amnesty International melalui Direktur Regional Asia Selatan, Smriti Singh, mengecam deportasi paksa di tengah eskalasi militer sebagai pelanggaran prinsip non-refoulement, yakni larangan mengembalikan seseorang ke wilayah yang mengancam keselamatannya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya juga memperingatkan bahwa Afghanistan masih menghadapi krisis kemanusiaan serius, dengan jutaan warga membutuhkan bantuan pangan dan kesehatan.
Ekonomi Tercekik, Rantai Pasok Terputus
Perang ini juga memukul jalur perdagangan bilateral.
Sebelum eskalasi, nilai perdagangan tahunan Pakistan–Afghanistan berada di kisaran ratusan juta dolar AS, dengan estimasi mendekati USD 800 juta menurut data perdagangan regional terakhir yang tersedia.
Penutupan lintas batas Torkham dan Chaman memutus rantai pasok bahan pangan, bahan bakar, dan barang kebutuhan pokok. Dampaknya terasa langsung pada harga komoditas di wilayah perbatasan.
Catatan: Data perdagangan terbaru pasca-eskalasi belum tersedia secara publik.
Ancaman ISIS-K dan Kekosongan Keamanan
Sejumlah analis keamanan regional memperingatkan risiko terbentuknya “security vacuum” di wilayah perbatasan.
Tinggalkan Balasan