Gus Dur memuji sistem politik Iran sejak 1984 sebagai penyatuan tauhid dan siyasah. Kini, pandangan itu terbukti saat Iran menjadi saksi atas genosida di Gaza dan konsisten melawan imperialisme di tengah fragmentasi dunia.
KOSONGSATU.ID – Nama KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selalu lekat dengan ketajamannya dalam membaca konstelasi dan realitas global. Pada 12 Maret 1983, Gus Dur menulis sebuah artikel bernas di majalah Tempo berjudul Israel: Cukupkah Momentumnya?
Tulisan ini lahir sebagai respons atas tragedi Sabra dan Shatila—pembantaian keji terhadap pengungsi Palestina di Lebanon pada tahun 1982.
Saat itu, Gus Dur menyoroti pengakuan “kesalahan tidak langsung” oleh Komisi Kahan Israel. Baginya, pengakuan tersebut adalah langkah penting, namun ia melontarkan sebuah pertanyaan yang kini menjelma menjadi ramalan sejarah: apakah pengakuan ini akan mengubah struktur politik Israel, atau hanya menjadi jeda sesaat sebelum mereka kembali ke jalur kekuasaan yang brutal?
Politik Netanyahu: Puncak Garis Keras yang Diramalkan
Sejarah pada akhirnya menjawab kegelisahan Gus Dur dengan sangat getir. Apa yang dahulu ia baca sebagai kecenderungan menguatnya faksi garis keras, kini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.
Narasi keamanan absolut, ekspansi wilayah, dan pendekatan militeristik telah menjadi arus utama kebijakan Israel.
Gus Dur pernah memperingatkan bahwa ketika sebuah bangsa kehilangan keberanian untuk bersikap adil, ia sesungguhnya sedang menggerus fondasi moralnya sendiri. Rezim Netanyahu secara gamblang mencerminkan peringatan ini.
Di bawah kendalinya, ruang untuk dialog damai tertutup rapat, digantikan oleh ambisi politik jangka panjang yang menihilkan martabat kemanusiaan.
Pengkhianatan Perjanjian: Dari Lebanon hingga Islamabad
Realitas hari ini di Lebanon menunjukkan pola repetitif yang sejak lama dikritik Gus Dur: kegagalan menghargai momentum moral. Di saat perundingan gencatan senjata sedang diupayakan di Islamabad, militer Israel terus membombardir wilayah Lebanon.
Tindakan ini mempertegas pola “pengkhianatan terhadap perjanjian” yang telah lama menjadi catatan kelam dalam konflik ini.
Gus Dur menekankan bahwa tanpa prinsip tasamuh (toleransi) dan al-‘adālah (keadilan) yang nyata, setiap kesepakatan hanya akan berakhir sebagai alat politik taktis belaka. Ketidakkonsistenan Israel dalam mematuhi jalur diplomatik membuktikan bahwa tanpa perubahan paradigma moral—seperti yang dituntut Gus Dur empat dekade lalu—siklus kekerasan ini tidak akan pernah usai.
Pujian Gus Dur terhadap Iran: Penyatuan Tauhid, Siyasah, dan Inovasi
Di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini, kita perlu menengok kembali pandangan Gus Dur terhadap sistem politik Iran. Dalam sistem teokrasi Iran, tokoh tertinggi (the supreme leader) diangkat oleh dewan ahli hukum Islam (wilayatul faqih).
Sejak pertama kali dipraktikkan, baru tiga orang yang menduduki posisi pemimpin tertinggi agama dan politik ini: Ayatollah Ruhullah Khomenei (1979–1989), Ayatollah Ali Khamenei (1989–28 Februari 2026), dan Ayatollah Mojtaba Khamenei (8-9 Maret 2026–sekarang).
Sistem politik di Iran ini menjadi suatu model penyatuan antara tauhid, muamalah, dan siyasah. Dalam pidatonya saat pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di Situbondo pada 12 Desember tahun 1984, Gus Dur memuji sistem politik Islam Iran sebagai model yang menjadikan seluruh sendi-sendi Islam bergerak dan operasional.
Menurut Gus Dur: “Islam tidak bisa dilihat dalam bentuk lepas-lepas. Antara ibadah tidak bisa dilepaskan dengan muamalah. Antara ta’lim tidak mungkin tidak berhubungan dengan siyasah. Antara perjuangan pasti berkaitan dengan hubungan sosial. Semuanya itu harus dijalin dengan suatu ikatan tauhid yang kuat, melalui ketundukan mutlak kepada hukum-hukum agama.”
Gus Dur secara khusus mengapresiasi sistem wilayatul faqih era Ayatollah Khomeini. Sistem politik tersebut dinilai mampu menjadikan nilai-nilai Islam dilegislasi dan bertransformasi menjadi hukum positif, sementara di saat yang sama pengembangan etika sosial yang sesuai dengan norma global terus diadopsi.
Sistem ini terbukti tetap memberikan kebebasan kepada warganya untuk memajukan pendidikan, inovasi, dan teknologi.
Wasiat 42 Tahun Lalu: Iran sebagai Benteng Terakhir Anti-Imperialisme
Di akhir pidato tahun 1984 tersebut, Gus Dur melontarkan sebuah seruan yang kini terasa seperti sebuah nubuat (prophecy) tentang posisi Iran hari ini.
Gus Dur menyerukan agar kaum Muslimin di seluruh dunia memiliki kesadaran konsolidatif dan merasa senasib-seperjuangan dengan Islam Iran yang dibangun oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini.
Mendengar kembali pernyataan Gus Dur tersebut seolah melihat cermin buram dunia saat ini, di mana dunia Islam terfragmentasi sedemikian rupa.
Situasi ini semakin ironis ketika wajah negara-negara Islam Teluk (seperti Arab Saudi, Yordania, UEA, Qatar, Kuwait, dan Bahrain) seakan kehilangan nilai daulah wal jamaah karena terseret menjadi pengikut poros Trump-Netanyahu.
Dalam realitas hari ini, Iran berdiri hampir sendirian sebagai saksi atas upaya penghapusan sejarah Palestina oleh Israel. Iran menjadi satu-satunya negara yang secara konsisten mempertahankan 100 ribu file bukti genosida warga Gaza oleh militer Israel—di mana 18.000 di antaranya adalah anak-anak.
Iran adalah saksi atas kebrutalan yang menimpa:
- Hind Rajab (6 tahun), yang ditembak secara tragis saat melarikan diri bersama keluarganya.
- Sand Abou Al Shaer (bayi 70 hari), yang nyawanya direnggut tanpa ampun.
- Sidra Hasouna (7 tahun), yang dimutilasi oleh pasukan IDF.
Semua kejahatan ini bersembunyi di balik lisensi propaganda Netanyahu—sebuah fakta yang juga dipaparkan secara berani oleh anggota parlemen Belanda, Stephan van Baarle.
Oleh karena itu, jika merujuk pada “wasiat” Gus Dur 42 tahun lalu, membela Iran di tengah konstelasi hari ini bukan semata-mata membela sebuah negara di kawasan Teluk, melainkan membela identitas Islam itu sendiri dan menjaga poros anti-imperialisme yang terus-menerus disudutkan serta disalahpahami oleh dunia dan media Barat.
Menguji Harapan di Tengah Kebuntuan
Empat dekade berlalu, pertanyaan fundamental Gus Dur tetap bergema: cukupkah momentum untuk mengubah arah sejarah? Jika kita hanya melihat kebijakan agresif Netanyahu, fragmentasi negara-negara Teluk, dan eskalasi perang saat ini, jawabannya mungkin akan terasa sangat pesimis. Namun, harapan tidak boleh padam.
Kritik dan pemikiran Gus Dur mengingatkan kita bahwa perdamaian yang hakiki hanya bisa lahir dari keberanian moral untuk mengakui hak dan keadilan pihak lain.
Tanpa keadilan yang ditegakkan dan diakui bersama, stabilitas di Timur Tengah—dan juga dunia—hanya akan menjadi ilusi yang terus menjauh.
Kita perlu merawat suara keadilan ini, membangun kesadaran konsolidatif seperti yang dipesankan Gus Dur, agar masa depan tidak terus-menerus terjebak dalam siklus kekerasan dan penjajahan yang sama.***
Tinggalkan Balasan